Surabaya, Wartagres.com – Pandemi virus Covid-19 memang sangat berdampak sosial terutama pada sektor ekonomi kepada seluruh masyarakat, tak terkecuali para pekerja media atau jurnalis. Apalagi sejak di berlakukanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Hal ini membuat Ketua Dewan Pers, Mohammad Nuh, mendorong pemerintah agar ikut memperhatikan para pekerja media yang notabene ikut terlibat aktif dalam melakukan pemberitaan atau melaporkan kepada masyarakat tentang perkembangan virus corona yang sedang melanda Indonesia.
“Kawan – kawan media kan juga kena (dampak Covid-19) tapi kita tidak ingin eksklusif, maka kita dorong perusahaan – perusahaan media bagi yang terdampak harus mengurusi pegawainya atau karyawanya,” tegas M. Nuh, saat menghadiri acara lumbung pangan PCNU di Surabaya, Selasa (28/4).
Mantan menteri Komunikasi dan Informasi dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menjelaskan, para jurnalis seharusnya bisa diberikan fasilitas yang sama, bukan fasilitas sebagai wartawan tapi fasilitas sebagai warga negara.
“Yang memberikan bukan uang dari pemerintah, tapi dari uang negara. Jadi negara punya kewajiban untuk ngopeni rakyatnya, menurut saya itu sesuatu yang wajar,” ujar, ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia (BWI).
M. Nuh menambahkan, sebelumnya memang industri media tidak masuk dalam pembahasan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebab tidak ada cluster yang pas dalam industri media.
“Jadi setelah saya ketemu pak Menkominfo dan stafnya bu Menkeu akhirnya industri media masuk dalam revisi. Sehingga, akhirnya dapat hak dispensasi pajak, dan apabila punya kredit cicilan bisa nunda dulu dan seterusnya,” pungkasnya. (Tur)
