SURABAYA, Wartagres.Com – Komisi A DPRD Kota Surabaya mendapatkan laporan warga terkait politisasi pencairan dana kelurahan. Dugaan politisasi dana kelurahan itu melalui para RW di Surabaya yang ditekan agar memilih pasangan calon Wali Kota dan Wakil Walikota Eri Cahyadi-Armuji pada pilwali 9 Desember mendatang.
Informasi itu langsung membuat panas kuping pimpinan Komisi A DPRD Kota Surabaya. Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya Camelia Habiba mengecam adanya politisasi dana kelurahan itu. Dengan menerjukan timnya di beberapa titik untuk memeriksa hal tersebut, ia mengaku tak akan membiarkan hal itu terjadi di Surabaya.
“Saya mengingatkan kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk berhati-hati dalam menangani dana Kelurahan. Ada laporan bahwa adanya oknum yang menekan para RW dengan ancaman pencairan dana Kelurahan. Jangan sampai menggunakan kesempatan memanfaatkan dana Kelurahan sebagai ajang untuk pemenangan Pilkada,” kata Camelia Habibah, Sabtu (7/11/2020).
Selain akan menerjukan timnya di beberapa titik, ia juga akan memanggil dinas-dinas terkait di lingkungan Pemkot Surabaya, untuk mengkonfirmasi kebenaran informasi tersebut. Ia ingin adanya transparansi data terkait pencairan dana kelurahan. Data itu nantinya harus dipublikasikan secara gamblang untuk tanggung jawab publik.
“Kami akan meminta transparansi dan itu harus dipublikasikan. Dana kelurahan itu berapa totalnya se-Surabaya, berapa yang akan terealisasi, itu harus terpublish dengan nyata. Supaya masyarakat tahu kinerja Pemkot, karena ini kan bersumber dari APBD. Lha APBD itu bersumber dari uang rakyat bukan dari uang pribadi. Jadi masyarakat harus tahu,” katanya.
Ia berharap, sebelum kasus ini terus menguak dan meluas, Pemkot Surabaya segera mengevaluasi kesalahannya. Ia ingin Pemkot bisa menjaga kenetralitasan dalam gelaran Pilkada Surabaya 2020.
Sebab menurutnya, sudah banyak kasus yang memperlihatkan ketidaknetralan Pemkot Surabaya. salah satunya laporan RT di daerah Ampel yang mengatakan bahwa jika ada warganya yang rumahnya tertempel gambar selain Er-Ji maka diminta untuk diturunkan atau dilepas.
“Ketika di RW itu banyak gambar nomor 2, dana kelurahan diancam tak cair. Itu sudah jelas ada yang menyuruh. Ini kan memperlihatkan bahwa Pemkot Surabaya tak sehat. Secara verbal itu disampaikan ke RT RW kalau mau dana kelurahan cair, maka gambar paslon lain harus di take-down,” pungkasnya. (Tur)
