Denda Administrasi Selama PPKM di 13 Kabupaten/ Kota di Jatim Mencapai 300 Juta

by -348 Views
Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko.

SURABAYA, Wartagres.Com – Polda Jawa Timur merilis hasil operasi Yustisi selama penerapan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Yang dilaksanakan di 13 wilayah di kabupaten/kota yang dimulai sejak tanggal 11-19 Januari 2021.

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko, saat berada diruang humas polda jatim. Ia menyebutkan, bahwa selama pelaksanaan operasi yustisi pada penerapan PPKM di 13 kabupaten/ kota di jatim. Polda jatim sudah melakukan penindakan kepada masyarakat.

“Polda Jatim bersama dengan Tim Hunter, TNI, Satpol-pp dan instansi yang lain, telah melakukan operasi yustisi selama penerapan PPKM di 13 wilayah di jatim,” kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko, Kamis (21/01/2021).

Sejak tanggal 11-19 Januari 2021, tim gabungan sudah melakukan operasi yustisi dengan total kegiatan sebanyak 838.253 ribu. Kemudian sasarannya yakni, orang pribadi, terminal dan pelabuhan, mall, pasar, restoran atau rumah makan, tempat wisata dan tempat ibadah.

Operasi PPKM.

Sementara itu jika masih ada yang melanggar, maka mereka akan dikenakan sanski sesuai pelanggaran. Mulai dari sanksi lisan sebanyak 772.844 teguran, tertulis sebanyak 185.642 teguran, sedangkan jumlah denda sebanyak 4.675 dengan nilainya mencapai Rp 299.683.000.

“Kita sudah melakukan delapan ribu lebih kegiatan operasi yustisi saat penerapan PPKM. Selain itu selama sepekan denda administrasi hampir 300 juta,” tambahnya.

Diharapkan kepada seluruh masyarakat jawa timur tetap mematuhi Protokol Kesehatan (Prokes). Dengan menerapkan (5M), Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Menghindari Kerumunan dan Mengurangi Mobilitas. “Diharapkan masyarakat jatim tetap patuhi Prokes dan dengan menerapkan (5M),” harapnya.

Sementara terkait dengan rencana perpanjangan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Polda jawa timur sendiri masih menunggu Analisa dan Evaluasi (Anev) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. “Rencana perpanjangan PPKM, kami masih menunggu (Anev) dari Pemprov,” tutupnya. (Rdp)

No More Posts Available.

No more pages to load.