SURABAYA, Wartagres.Com – Anggota Komisi A (Bidang Hukum dan Pemerintahan) DPRD Kota Surabaya Imam Syafi’i meminta Pemkot Surabaya untuk membebaskan uang sewa semua rusun miliknya untuk meringankan beban masyarakat akibat serangan Covid 19. Hal ini menyusul kebijakan Gubernur Jatim yang tahun ini kembali menggratiskan uang sewa seluruh rusun kepunyaan Pemrov Jatim.
Seperti diketahui Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa membebaskan biaya sewa empat rusun milik Pemprov Jatim selama dua bulan, mulai Juli dan Agustus 2021.Keempat rusun tersebut adalah Rusun Gunungsari, Rusun Sumur Welut, Rusun SIER, dan Rusun Jemundo. Total 772 unit.
Permintaan membebaskan uang sewa rusun milik Pemkot Surabaya ini disampaikan Imam Syafi’i saat rapat online dengan Sekretaris Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemkot Surabaya, Mohammad Aminuddin, Senin (19/7/2021).
“Pak Amin tadi menjelaskan bahwa pendapatan uang sewa rusun tidak banyak. Kecil sekali Rp 3 miliar setahun. Kenapa tidak dibebaskan saja seperti rusunnya Pemprov Jatim,” kata Imam Syafi’i kepada pejabat yang biasa disapa Amin itu.
Amin pun langsung menanggapi usulan anggota dewan dari Partai NasDem itu. “Nanti akan kami sampaikan kepada pimpinan dan Wali Kota. Karena tahun lalu juga sempat dibahas wacana penggratisan uang sewa rusun,” terang Amin.
Menurut Imam, dari rapat daring dengan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah diketahui bahwa uang sewa yang dibayarkan penghuni tidak sebanding dengan biaya pemeliharaan dan operasional yang dikeluarkan pemkot. Dari 103 tower rusun milik pemkot, hanya dapat uang sewa Rp 3 miliar. Tapi biaya yang harus dikeluarkan pemkot Rp 16 miliar setiap tahun. Setiap tower rusun berjumlah antara 90 sampai 100 unit.
Biaya yang dikeluarkan pemkot kebanyakan untuk menggaji 200 pegawai yang disebar di rusun-rusun yang ada. Yaitu tenaga pengamanan, administrasi, dan kebersihan.
Sementara uang sewa rusun sangat murah. Bervariasi mulai dari Rp 20 ribu hingga Rp 90 ribu.
Imam mengatakan, sekarang saatnya pemkot menggratiskan uang sewa rusun. Sebab, saat ini ekonomi masyarakat sangat terpuruk akibat PPKM Darurat. “Anggap saja sebagai kado hari ulang tahun Kemerdekaan Indonesia,” ujar Imam, mantan jurnalis ini.
Imam yakin usulan ini bisa direalisasikan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemkot Surabaya. Sebab, pada 2020, pendapatan dinas ini melampau target. Sekitar 150 persen melebihi target pendapatannya.
“Saya yakin Pak Wali Kota Eri Cahyadi setuju. Beliau sangat concern membela kepentingan wong cilik,” pungkas Imam. (Tur)
