BOJONEGORO, Wartagres.Com – Tuduhan anti kritik atas pernyataan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur terkait sambutannya saat menghadiri kegiatan Literasi Digital di Gedung Maharani komplek Kantor Bakorwil Bojonegoro, Selasa (1/10/24) lalu membuat Siswoyo merasa perlu meluruskan anggapan dalam pemberitaan tersebut.
Ditemui diruang kerjanya, Siswoyo menegaskan bahwa tuduhan atau anggapan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di pemkab Bojonegoro anti kritik itu adalah tidak tepat. Justru dalam sambutannya itu Siswoyo menyampaikan bahwa perlunya media hadir guna mengawal pembangunan di Bojonegoro. Jumat (04/10/24)
“Jika kami (Kominfo) tidak mendukung dan berdiri bersama semua media, saya tidak mungkin hadir dalam acara yang diselenggarakan oleh Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) di Bakorwil beberapa waktu yang lalu” tegas Siswoyo.
Lebih lanjut Siswoyo menjelaskan bahwa memang saat memberi sambutan itu dia menyampaikan bahwa berita miring itu memang seringkali lebih disukai oleh pembaca dan media istilahnya Bad news is Good news, sedangkan berita terkait pembangunan tidak begitu diminati, tidak populer dan porsi pemberitaannya sangat minim. Dan itu bukan serta merta memiliki arti Kominfo anti kritik.
Menurut Siswoyo, keinginannya adalah semua media bisa kerjasama dengan pemerintah untuk mewartakan keberhasilan pembangunan. Pada saat yang sama Siswoyo juga menyampaikan dihadapan para peserta seminar waktu itu agar dalam setiap pemberitaan untuk melakukan konfirmasi kepada narasumber dan menghimbau agar semua OPD tidak perlu alergi terhadap media.
Sedangkan untuk pemberitaan yang mengarah pada kritikan kepada pemerintah kami juga tidak mempermasalahkan, bukannya selama ini juga memang kami banyak mendapat masukan dari pemberitaan rekan media, ucap Siswoyo dengan nada tanya.
Siswoyo menegaskan bahwa Kominfo tetap mengharapkan kerjasama dengan semua media, Pemkab Bojonegoro terbuka untuk kritik dan saran yang membangun.
“Dengan ini saya berpendapat perlu dan dibutuhkan komunikasi yang lebih intens antara Kominfo dan media, mungkin ada komunikasi yang terputus yang menjadikan kesalahpahaman” pungkasnya.(muh)
