SURABAYA, WARTAGRES.Com – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan kebijakan baru dalam memperkuat pelayanan masyarakat di tingkat akar rumput. Mulai Oktober 2026, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan ditugaskan untuk bekerja atau pindah kantor ke Balai RW.
Instruksi tersebut disampaikan Eri Cahyadi saat Apel Struktural yang dihadiri Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Perangkat Daerah (PD), Camat hingga Lurah di halaman Balai Kota Surabaya, Selasa (22/9/2026).
Eri mengatakan, kebijakan tersebut bertujuan mengubah pola kerja ASN agar tidak sekadar datang ke lapangan secara formalitas maupun menunggu warga datang untuk mengurus administrasi kependudukan (adminduk).
Menurutnya, evaluasi terhadap sistem sebelumnya menunjukkan masih terdapat petugas yang kembali ke kantor dinas ketika tidak ada warga yang datang mengurus dokumen seperti Kartu Keluarga (KK) maupun Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Balai RW.
Padahal, kata Eri, keberadaan pemerintah di Balai RW tidak hanya berkaitan dengan pelayanan adminduk, tetapi juga untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang dihadapi warga.
“Kerjanya itu berpindah. Sampean mau orang DPRKPP, Bina Marga, Koperasi, atau Dinas Sosial, kerjanya di Balai RW. Di sana permasalahannya bukan cuma adminduk, ada desil bantuan yang keliru, ada stunting, gizi buruk, pengangguran terbuka, hingga kemiskinan,” ujar Eri.
Ia menambahkan, salah satu indikator sistem pelayanan pemerintah di tingkat bawah belum berjalan maksimal adalah masih banyaknya pengaduan masyarakat yang masuk melalui hotline Lapor Cak Eri.
Eri berharap persoalan warga dapat direspons dan diselesaikan secara cepat oleh sistem Pemkot Surabaya tanpa harus menunggu intervensi langsung dari wali kota.
“Saya tidak pengin orang Surabaya kenal Eri Cahyadi, tapi orang Surabaya harus kenal Pemkot Surabaya yang hadir. Kalau sistem ini tidak berjalan dan kalian tidak pernah turun ke bawah, yang dikenal cuma walikotanya. Berarti ada yang salah dalam sistem ini,” tegasnya.
Dalam skema baru tersebut, Pemkot Surabaya akan membagi seluruh jajaran perangkat daerah menjadi pengampu di setiap RW secara merata.
Setiap ASN yang ditugaskan, baik dari dinas perizinan maupun perangkat daerah teknis lainnya, akan memiliki tanggung jawab untuk mengawal kondisi sosial di wilayah RW masing-masing.
“Artinya, petugas dari dinas mana pun yang ditempatkan di suatu RW wajib mengawal isu stunting, gizi buruk, hingga penanganan warga miskin di wilayah tersebut,” jelas Eri.
Apabila ditemukan kendala di lapangan, Eri meminta petugas segera berkoordinasi dengan kepala dinas dan langsung mengeksekusi solusi yang diperlukan. Ia mengingatkan agar persoalan warga tidak terhambat oleh proses rapat formal yang memakan waktu.
“Saya meminta setiap Kepala Dinas menerjunkan ASN berkemampuan tinggi untuk menjadi pengampu wilayah, bukan sekadar memindahtugaskan personel secara asal,” katanya.
Eri menargetkan seluruh jajaran Pemkot Surabaya mulai menjalankan pola kerja baru tersebut pada Oktober 2026.
Ia berharap keberadaan ASN di Balai RW mampu mempercepat penanganan berbagai persoalan masyarakat, mulai dari kemiskinan, stunting, gizi buruk hingga persoalan sosial lainnya.
“Target mulai Oktober ini, semua pindah kerja di Balai RW. Saya ingin Surabaya berubah bukan karena sosok walikotanya, tetapi karena sistem pemerintahannya yang berjalan,” pungkasnya.
