Soal Penutupan Sementara RS UNAIR Untuk Pasien Covid-19, AH Thony Angkat Bicara

by -279 Views
Wakil Ketua DPRD Surabaya, AH Thony.

Surabaya, Wartagres.com – Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, AH Thony, angkat bicara terkait munculnya surat pemberitahuan untuk pemberhentian sementara layanan rujukan pasien Covid-19 di RS Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya per tanggal 26 Mei 2020.

Menurut politisi asal fraksi Gerindra tersebut mengatakan, di tutupnya pelayanan penerimaan pasien Covid-19 di RS UNAIR itu bisa disebabkan oleh 2 hal. Pertama, bisa disebabkan akibat faktor ‘kejengkelan’ dari tim medis.

“Betapa tidak jengkel, pihak rumah sakit sudah berjuang mati – matian untuk menyembuhkan masyarakat supaya sehat, tetapi banyak masyarakat sembrono dan tidak mematuhi protokol kesehatan yang sudah di terapkan pemerintah,” katanya, kepada Wartagres.com saat di temui di kantor DPRD Surabaya, Rabu (27/5/2020).

Dia menuturkan, misalnya dalam momen lebaran kemarin masyarakat lebih takut tidak mendapatkan diskon belanja dari pada terkena covid-19. Justru itu (diskon) lebih menarik dari pada menyelamatkan kesehatan.

“Pemandangan seperti itulah yang mungkin membuat petugas medis merasa sakit hati, dimana tim kesehatan sudah berjuang untuk kesembuhan masyarakat tapi justru masyarakatnya sendiri yang kurang menjaga protokol kesehatan,” tuturnya.

Ia beranggapan, mungkin saja pihak RS UNAIR berfikir, jika masyarakat sendiri tidak menghargai nyawanya kenapa mereka (tim medis) harus bersusah payah menyembuhkan masyarakat yang tidak taat protokol kesehatan. “Mungkin itu yang ada dipikiran mereka (tim medis) jadi kita harus peka,” ucapnya.

Kemudian faktor yang ke dua, lanjut Thony, jika memang RS UNAIR mengalami overload maka yang harus dilakukan oleh pemerintah kota (pemkot) Surabaya ialah wajib menyiapkan langkah antisipasi atau alternatif. Sebab, bagaimanapun ini adalah menjadi tanggung jawab pemangku jabatan.

“Kan tugas negara membuat masyarakatnya menjadi sehat. Ketika rumah sakit itu benar-benar penuh atau mengalami overload maka pemerintah harus tegas memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar, itu tidak masalah,” tambahnya.

Dirinya menambahkan, seharusnya pemerintah membuat langkah-langkah penyiapan tempat baru untuk menampung masyarakat yang terpapar virus Covid-19 jika ada RS rujukan yang mengalami overload. Memang, selama ini pemkot sudah menyiapkan “Kampung Tangguh” untuk meminimalisir penyebaran virus Covid-19 namun itu dianggap terlambat.

“Sekarang yang jadi pertanyaan ialah bagaimana sistim kerja dari kampung tangguh itu, kalau hanya sekedar diberikan kampung jogo menurut saya itu sia – sia, kecuali di berikan thermogun, syukur-syukur di setiap kelurahan diberikan alat rapid test,” pungkasnya. (Tur)

No More Posts Available.

No more pages to load.