Risma Berhasil Bongkar Kasus Penyelewangan Bantuan Kartu PKH di Kabupaten Malang

by -127 Views

 

Menteri Sosial Tri Rismaharini saat kunjungan kerja di Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Selasa (29/6/2021).

MALANG, Wartagres.Com – Menteri Sosial Tri Rismaharini akhirnya berhasil mengungkap kasus penyelewengan bantuan Progam Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Malang yang sudah terjadi selama lima tahun.

Awalnya, Risma sapaan akrabnya mengaku ada kejanggalan yang terjadi soal bantuan kartu PKH yang diberikan kepada masyarakat miskin di kabupaten Malang.

Setelah merasa ada yang aneh, akhirnya Risma pun meminta tolong kepada polres Malang dan Mabes Polri untuk segera melakukan penyidikan.

“Bapak-ibu ini sebetulnya menerima sejak lama atau sejak 5 tahun lalu. Karena disalahgunakan seseorang, sehingga baru setelah 5 tahun bapak ibu menerima,” ungkap Risma, saat melakukan kunjungan kerja di Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Selasa (29/6/2021).

Di hadapan belasan KPM, Mensos Risma menyampaikan, bahwa kartu PKH yang diserahkan ini sebenarnya sudah diterima KPM sejak lima tahun yang lalu. Namun, karena kartu tersebut diselewengkan oleh orang tak bertanggungjawab, sehingga hari ini mereka baru menerima.

Mantan Wali Kota Surabaya inipun mengucapkan terima kasih kepada Polres Malang, dan Mabes Polri karena telah membantu mengusut permasalahan ini. Saat ini, jajaran kepolisian juga tengah mengusut kasus penyelewengan kartu PKH di lokasi yang lain.

“Yang lain masih diusut. Jadi kemungkinan masih ada yang lain, nantinya kita bantu pengembalian kartunya kepada KPM yang sebenarnya. Ini saya buatkan kartu yang baru,” jelasnya.

Pihaknya pun berharap kepada seluruh pendamping PKH agar betul-betul memperhatikan terkait permasalahan ini. Mensos Risma tidak ingin ada lagi oknum pendamping yang mencoba bermain-main dalam hal bantuan sosial ini.

“Sekali lagi saya berharap tidak ada lagi hal seperti ini. Karena memang itu bukan hak saya, bukan hak pejabat saya, dan bukan hak pendamping. Tapi itu adalah hak kaum miskin yang memang wajib harus kita tolong,” tuturnya.

Dalam momen itu, Mensos Risma juga berpesan kepada KPM PKH agar memanfaatkan betul bantuan tersebut. Apabila warga tersebut masih bingung untuk mencairkan uang di kartu tersebut, mereka dapat meminta bantuan kepada lurah atau perangkat desa.

“Minta tolong (Kartu PKH) jangan dikasihkan orang-orang. Niki seng beto panjenengan (ini yang bawa anda saja). Kalau tidak bisa pakai, ibu bisa minta bantuan ke lurah, jangan ke orang lain,” tandasnya. (Tur)

No More Posts Available.

No more pages to load.