SURABAYA, Wartagres.Com– Masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali sebentar lagi habis. Belum tahu apakah diperpanjang atau tidak.
Diketahui, Pemerintah Pusat mengumumkan mulai berlakunya PPKM Darurat pada 3 hingga 20 Juli 2021 bagi semua wilayah di Jawa-Bali.
Terlepas diperpanjang atau tidak PPKM Darurat ini, Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Arif Fathoni meminta Pemkot Surabaya tetap fokus dan optimal dalam penanganan Covid-19.
Politisi muda Golkar ini mengatakan, dampak dari PPKM Darurat selama hampir 17 hari sangat berdampak bagi masyarakat, khususnya sektor ekonomi.
“PPKM Darurat dengan segala kekurangan dan kelebihannya kita hanya mengalami kerugian ekonomi, tapi tujuan PPKM untuk menurunkan mobilitas masyarakat, membatasi interaksi kerumunan itu tidak tercapai,” kata Fathoni yang juga Ketua DPD Golkar Surabaya ini, Senin (19/7/2021).
Fathoni menyampaikan, bahwa semua keputusan PPKM Darurat sejatinya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Tapi bukan berarti Pemkot Surabaya diam saja.
Di tengah kondisi banyak masyarakat terpuruk karena pandemi ini, ia berharap Pemkot Surabaya dapat membuat kebijakan yang bisa dirasakan baik oleh masyarakat. Misalnya, menggratiskan tagihan PDAM selama dua bulan mendatang untuk golongan keluarga yang memang tidak mampu.
“Paling tidak itu bisa meminimalisir beban pengeluaran masyarakat yang hari ini memang cukup Terpukul tahanan ekonominya karena dulu ketika PSBB tahap awal masyarakat masih punya tabungan,” papar Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya ini.
Selain itu, ia berharap banyak peran aktif dari Satgas Kampung Tangguh yang telah dibentuk di tingkat kampung se-Surabaya. Nantinya, lanjut Fathoni, dengan efektifnya Satgas Kampung Tangguh dapat mengedukasi masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan.
“Paling tidak apa yang pernah terjadi di pelaksanaan Satgas Kampung Tangguh yang lalu ini, kemudian aktif kembali ini memang butuh peran serta kontribusi nyata lurah-lurah harus mengintensifkan komunikasi dengan para RW peran intensif di kalangan masyarakat,” terang mantan jurnalis ini.
Menurutnya, interaksi dari masyarakat ke masyarakat lainnya dalam memberikan edukasi dirasa cukup mudah diterima daripada edukasi yang dilakukan oleh pemerintah secara langsung. (Tur)
