SURABAYA, Wartagres.Com – Lantaran dinilai tak mampu menerjemahkan dan menjalankan Visi Misi Wali Kota Dinas Kesehatan mendapat raport buruk oleh Komisi C DPRD Surabaya.
Komisi C menilai Dinkes tidak bisa menerjemahkan visi dan misi wali kota, soal layanan kesehatan gratis untuk warga Surabaya. Yang cukup menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau Kartu Keluarga (KK).
Ketua Komisi C Baktiono mengatakan, visi misi Wali Kota Eri Cahyadi sudah jelas. Yaitu memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan.
“Diantaranya, warga kota Surabaya yang berpenghasilan dibawah 10 juta rupiah bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis di rumah sakit dengan menunjukkan KTP ataupun KK,” ungkapnya, usai rapat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Surabaya Tahun Anggaran 2021, Senin (11/04/2022).
Kata Baktiono, kenyataannya, warga Surabaya tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan tersebut, di rumah sakit milik pemerintah, rumah sakit TNI rumah sakit Polri, dan rumah sakit swasta.
“Hanya bisa di rumah sakit Suwandi dan rumah sakit BDH,” ujarnya.
Menurut politisi senior PDIP Surabaya tersebut, bisa jadi rumah sakit di Surabaya belum mendapat sosialisasi dari Dinkes Kota Surabaya terkait program yang menjadi kebijakan wali kota.
“Dinas Kesehatan tidak mengumpulkan Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI, belum mengumpulkan rumah sakit milik pemerintah provinsi yang ada di Surabaya. Bisa saja ini akibat Dinkes tidak mengerti, tidak tahu atau tidak peduli,” tegasnya.
Terkait dengan persoalan ini, Komisi C akan mengundang kembali Dinkes Surabaya pada Jumat (01/04/2022).
Komisi C juga menyoroti carut marutnya distribusi seragam sekolah gratis bagi siswa kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Kita tahu tahun 2021 dalam PPDB, ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Seperti distribusi seragam bagi MBR kacau. Karena banyak yang jalur mitra warga, jalur MBR, mereka tidak dapat fasilitas seragam. Bahkan dipaksa untuk membeli sehingga menjadi temuan kita,” pungkasnya. (Tur/Adv)
