SURABAYA, Wartagres.Com – Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Baktiono menegaskan pentingnya dilakukan studi kelayakan yang komprehensif untuk proyek berstatus nasional atau PSN.
Proyek yang rencananya berada di kota pahlawan ini, harus memiliki dokumentasi transparan dan melibatkan pendapat masyarakat.
“Proyek status nasional ini harus ada studi kelayakannya. Harus ada feasibility study dan harus ada dokumentasi yang bisa di publikasikan. Sekaligus bisa meminta masukan masyarakat mengenai dampak yang nantinya terjadi,” ujar Baktiono.
Politisi PDI Perjuangan Surabaya ini menyatakan, dampak ekonomi terhadap pelaksanaan proyek harus menjadi perhatian secara seksama. Jika dampak proyek positif bagi warga tertentu, namun negatif bagi sebagian besar warga kota, maka pelaksanaannya harus di batalkan.
Ia-pun menegaskan, bahwa di Indonesia butuh pemimpin yang mampu mensejahterakan rakyatnya. Termasuk pemimpin kota Surabaya. “Kita tidak ingin proyek ini menambah kesengsaraan warga atau merusak lingkungan dan ekosistem kota,” tegasnya.
Baktiono menjelaskan, rancangan proyek trans-nasional ini, nampaknya lebih mengarah pada pembangunan perumahan eksklusif ketimbang industri. Sehingga Komisi C DPRD Kota Surabaya berniat mengirimkan resume rapat dengan warga terdampak dan memberikan masukan kepada Presiden, DPR RI, serta kementerian terkait di Jakarta.
Tujuannya agar ada kajian lebih mendalam terhadap suara warga terdampak, masyarakat pesisir dan tokoh lingkungan, yang harus menjadi pertimbangan.
“Kita akan sampaikan masukan ke Presiden, DPR RI, dan kementerian di Jakarta. Suara warga yang terdampak dan pemerhati lingkungan harus menjadi bahan pertimbangan,” tegas Baktiono.
