Pimpinan DPRD Surabaya menilai langkah ini sebagai bentuk dukungan kepada DPRD dalam menjalankan salah satu fungsi legislasi yakni fungsi pengawasan.
Wakil ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni mengatakan bahwa, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan selama ini, pihaknya kerap menemukan bahwa ada banyak pengembang apartemen yang sudah dilakukan penyegelan oleh Satpol PP dalam bentuk stiker tapi ternyata tidak membuat pengembang atau pelaku usaha segera melakukan pembayaran.
Maka, kata Fathoni, dirinya meminta pihak Pemkot untuk menjalankan fungsi eksekutif secara lebih tegas lagi agar tercipta efek jera kepada pengembang nakal.
Pria yang akrab disapa Mas Toni ini melanjutkan, jikalau Dirjen Pajak memiliki upaya Gazeling (menahan) maka, Pemkot harus berani melakukan upaya mengumumkan di media massa agar perusahaan atau pengembang maupun pengelola tersebut diketahui khalayak luas kalau tidak patuh dalam melakukan pembayaran pajak.
“Pemkot harus berani mengumumkan di media massa melalui rilis, agar menimbulkan efek jera bagi badan hukum yang lain yang masih enggan melakukan pembayaran pajak dan restribusi, karena pajak disamping kewajiban, itu juga instrumen pembangunan yang akan dinikmati seluruh lapisan masyarakat Surabaya,” kata Toni, ketika dikonfirmasi Minggu (12/01/2025).
Pengumuman tersebut lanjut Toni, juga bisa menjadi edukasi dan reverensi bagi calon pembeli apartemen, pengembang mana yang memiliki manajemen bagus, agar tidak menjadi korban dalam pembelian unit apartemen.
“Sudah banyak kisah apartemen yang sudah dibeli ternyata tidak sempat terbangun lalu diputus pailit, juga banyak sekali pengembang yang tidak segera memberikan sertifikat strata title yang menjadi hak pembeli,” terangnya.
Ketua DPD Golkar Surabaya ini bahkan menyebut ada salah satu apartemen di kawasan Dharmahusada, itu masih memiliki tunggakan Milayaran ke Pemkot Surabaya, meski sudah dilabeli stiker tapi juga belum membayar.
“Makanya, pengembangnya harus dipermalukan dimuka umum, karena mereka tidak memiliki rasa malu tidak patuh membayar pajak,” paparnya.
Oleh karena itu, lanjut Toni, jikalau sinergitas ini bisa berjalan maka, upaya dalam meningkatkan PAD dari sektor pajak sangat bisa tercapai.
“Yang terpenting semua ini adalah upaya mengajak gotong royong semua elemen masyarakat Surabaya, mulai dari pemerintah, investor dan warga untuk mewujudkan pembangunan di surabaya. Sehingga, apa yang menjadi cita-caita bersama atas kota ini bisa terwujud,” pungkasnya.
