SURABAYA, Wartagres.Com – Menjelang Imlek dan Ramadan 2026, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni meminta Pemkot Surabaya memperkuat langkah pengendalian harga bahan pokok.
Dia menyebut operasi pasar murah perlu kembali digelar guna menekan laju inflasi yang lazim meningkat menjelang bulan puasa.
Toni, panggilan Arif Fathoni mengatakan, Pemkot Surabaya sebelumnya telah menggelar operasi pasar murah. Langkah ini, dinilai politisi Partai Golkar ini cukup efektif menahan kenaikan harga. “Beberapa waktu lalu, Pemkot kan sudah melakukan operasi pasar murah. Saya yakin kegiatan tersebut paling tidak menekan laju inflasi yang biasanya naik menjelang datangnya bulan suci Ramadan,” tandas dia saat dikonfirmasi, Rabu (4/2/2026) malam.
Mantan Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya ini berharap operasi pasar murah kembali dilakukan sebelum Ramadan. Selain itu, dia juga mendorong perusahaan swasta menyalurkan program Corporate Social ini Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk bantuan sembako. “Ini momen yang tepat bagi perusahaan-perusahaan itu untuk menyalurkan CSR-nya dalam bentuk sembako kepada masyarakat,”ungkap dia.
Menurut mantan jurnalis ini, distribusi barang murah di tengah masyarakat menjadi kunci pengendalian inflasi. “Jadi, kita harus melihat bahwa pengendalian inflasi itu kata kunci untuk pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya,”tegas dia.
Untuk itu, Toni meminta masyarakat tidak melakukan panic buying atau melakukan pembelian berlebihan. Dia menegaskan, jika Pemkot Surabaya telah bekerja secara optimal melalui berbagai operasi pasar.
“Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Saya yakin Pemkot juga sudah bekerja dengan optimal melalui kegiatan-kegiatan operasi pasar yang sudah dilakukan,” tutur dia.
Selain peran Pemkot Surabaya, mantan Ketua DPD Partai Golkar Kita Surabaya ini mendorong juga keterlibatan Pemprov Jawa Timur dalam pengendalian inflasi di Surabaya. “Saya berharap Pemprov juga berkolaborasi dengan Pemkot menggelar pasar murah, sehingga inflasi di Kota Surabaya bisa dikendalikan dengan baik,”ujar dia.
Toni menilai kolaborasi tersebut penting karena Surabaya merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur. “Jadi kolaborasi antara Pemprov Jatim dengan Pemkot Surabaya itu harus dilakukan, khususnya kegiatan-kegiatan pasar murah,”terang dia.
Toni juga berharap Pemerintah Pusat turut dilibatkan, khususnya melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag). Dia meyakini hal ini bisa dilakukan melalui komunikasi Wali Kota dengan pihak Kemendag.
“Saya yakin dengan komunikasi vertikal yang dimiliki oleh Wali Kota Surabaya, kami juga berharap Wali Kota juga mendorong Kementerian Perdagangan untuk menggelar operasi Pasar Murah di kota Surabaya,” ujar dia.
Terkait lokasi pelaksanaan pasar murah, Arif menilai jika pasar tradisional lebih efektif dibandingkan wilayah permukiman atau kantor kelurahan. “Mungkin lebih efektif di pasar, biar kemudian tidak ada upaya spekulan untuk menimbun barang sehingga (mengakibatkan) terjadi kenaikan harga-harga,” tambah dia
Lebih dari itu, Toni juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap potensi penimbunan bahan pokok oleh tengkulak nakal. “Jadi harus ada pengawasan yang ketat terhadap spekulan yang berpotensi menimbun sembako juga harus dilakukan,”jelas dia.
Menurut Toni, pengendalian harga menjelang Ramadan membutuhkan kerja bersama lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
“Jadi ini kerja-kerja kolektif lintas OPD yang harus dilakukan demi menjamin kekhusyukan masyarakat muslim yang akan menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan,” pungkas dia.
