SURABAYA, Wartagres.Com – Anggota DPRD Kota Surabaya, Johari Mustawan, menggelar kegiatan reses pertama Tahun 2026 di wilayah Dukuh Pakis. Kamis (5/2/2026). Kegiatan ini menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan langsung berbagai aspirasi dan persoalan yang mereka hadapi.
Dalam reses tersebut, mayoritas aspirasi warga menyoroti persoalan beasiswa, mulai dari Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), hingga program Beasiswa Pemuda Tangguh. Warga berharap akses dan manfaat dari program-program tersebut dapat lebih dirasakan secara merata dan berkelanjutan.
Salah satu warga Dukuh Pakis, Siti Zumaroh, menyampaikan keluhannya terkait pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) anaknya yang saat ini tidak sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Kota Surabaya. Padahal, pada periode sebelumnya, biaya UKT tersebut dapat ditanggung secara penuh oleh Pemkot.
“Dulu pembayaran UKT anak saya full ditanggung pemkot, tapi sekarang tidak lagi. Kami berharap kebijakan ini bisa dikaji ulang agar tidak memberatkan orang tua,” ujar Siti Zumairo saat menyampaikan aspirasinya.
Menanggapi hal tersebut, Bang Jo, sapaan akrab Johari Mustawan, menegaskan bahwa Beasiswa Mahasiswa Pemuda Tangguh merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintah daerah terhadap akses pendidikan tinggi bagi warga Surabaya.
“Program Beasiswa Mahasiswa Pemuda Tangguh adalah bentuk keberpihakan pemerintah daerah kepada anak-anak Surabaya agar tidak terhambat kuliah hanya karena faktor ekonomi,” tegas Bang Jo.
Ia juga memaparkan data penerima beasiswa, di mana dari total penerima, sebanyak 2.437 mahasiswa masih berstatus aktif sejak tahun 2022 hingga 2025.
Selain itu, terdapat 1.775 mahasiswa dengan besaran UKT di atas Rp2,5 juta yang tersebar di 15 perguruan tinggi negeri (PTN).
Bang Jo menegaskan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penuh dalam memastikan mahasiswa dari keluarga tidak mampu tetap bisa melanjutkan pendidikan. “UKT mahasiswa dari keluarga miskin dan pra-miskin dari desil 1 sampai 5 yang besaran UKT-nya di atas Rp2,5 juta, selisihnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” jelasnya.
Seluruh aspirasi warga dalam kegiatan reses ini akan dicatat dan dikawal melalui mekanisme pembahasan di DPRD Kota Surabaya, agar kebijakan beasiswa ke depan semakin tepat sasaran dan berkeadilan.
