SURABAYA, Wartagres.Com – Kota Surabaya menjadi lokasi perdana pelaksanaan program “Partnership for Preventing Riverine Plastic Pollution” di Indonesia. Program ini merupakan kolaborasi bilateral antara Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA), dan United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia untuk menekan pencemaran sampah plastik di sungai sebelum bermuara ke laut.
Program tersebut diperkenalkan melalui kegiatan soft-launching yang digelar bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Ruang Praban Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Surabaya, Jumat (5/6/2026).
Surabaya dipilih sebagai kota pertama pelaksanaan program karena dinilai memiliki komitmen kuat dalam pengelolaan sampah dan pengendalian pencemaran lingkungan. Program ini berfokus pada pencegahan sampah plastik masuk ke laut melalui pengendalian di aliran sungai, pembersihan sampah, penguatan ekonomi sirkular, serta perubahan perilaku masyarakat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, M. Fikser menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah memberikan kepercayaan kepada Kota Pahlawan sebagai lokasi pelaksanaan awal program tersebut.
“Terima kasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup, Kemenko Bidang Pangan dan seluruh kementerian yang lain. Surabaya ditunjuk menjadi salah satu lokasi soft-launching terkait dengan (penanganan) sampah plastik, sekaligus peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia,” kata Fikser dalam kegiatan soft-launching program.
Menurut Fikser, implementasi program saat ini telah berjalan di Kali Tebu dan Kali Mrutu. Pada dua lokasi tersebut dipasang sistem penahan sampah (trash boom) untuk menghambat sampah plastik yang terbawa arus sungai sebelum mencapai laut. “Project yang sekarang dijalankan di Kali Tebu dan Kali Mrutu itu sangat berdampak,” ujarnya.
Ia menjelaskan, keberadaan program tersebut telah menunjukkan hasil nyata. Setiap hari, sekitar satu ton sampah plastik berhasil diangkat dari aliran sungai melalui kolaborasi DLH Surabaya dengan Non-Governmental Organization (NGO) yang terlibat dalam program tersebut. “Satu hari, 1 ton sampah plastik yang kemudian diambil oleh teman-teman Ecoton begitupun juga Lohjinawi. Kami fasilitasi tempat bagi teman-teman dua NGO ini,” katanya.
Fikser menuturkan bahwa Pemkot Surabaya juga memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program. Dukungan itu tidak hanya berupa penyediaan fasilitas, tetapi juga penguatan edukasi kepada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kegiatan.
“Pak Wali Kota Eri Cahyadi sudah pesan, support habis seluruh kebutuhan dari teman-teman (NGO) ini. Sehingga kemudian kita tidak hanya itu (membersihkan sampah), tapi ada edukasi kepada warga di sekitar untuk menjaga lingkungan,” tuturnya.
Selain mencegah sampah masuk ke laut, program “Partnership for Preventing Riverine Plastic Pollution” juga mengedepankan pendekatan ekonomi sirkular. Sampah yang berhasil dikumpulkan tidak langsung dibuang, melainkan dipilah dan dimanfaatkan kembali sesuai jenisnya.
Fikser mengatakan, proses tersebut turut membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar. Warga dilibatkan dalam kegiatan pemilahan, pengemasan, hingga penjualan sampah yang masih memiliki nilai ekonomis. “Dari hasil sampah yang diambil itu dilakukan pemilahan. Jadi warga juga bisa bekerja dan mendapatkan manfaat,” ungkapnya.
Menurut dia, manfaat program tidak hanya dirasakan dari sisi lingkungan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi warga yang terlibat dalam pengelolaan sampah. “Sampah itu disortir, terus kemudian dipilah lagi, dipacking, dijual. Jadi tidak hanya project untuk menjaga lingkungan, tapi warga kami juga kemudian mendapatkan nilai ekonomis manfaat dari ada kegiatan ini,” kata Fikser.
Perubahan kondisi lingkungan pun mulai terlihat, terutama di kawasan Kali Tebu. Sungai yang sebelumnya dipenuhi sampah, kini tampak jauh lebih bersih dan mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga lingkungan. “Kali Tebu sekarang bersih. Jadi apa yang kita lakukan itu ternyata warga juga terpanggil untuk ingin berusaha menjaga lingkungannya,” terangnya.
Fikser mengungkapkan, rata-rata sampah yang tertahan di Kali Tebu masih mencapai sekitar satu ton per hari. Namun, jumlah tersebut mulai menunjukkan tren penurunan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat.
“Sampai hari ini masih bertahan di antara 1 ton, ada penurunan. Karena setelah lihat (kondisi sungai), orang mau buang lagi ragu-ragu karena sudah mulai baik. Terus sampah itu kita tahan (trash boom) di depan,” katanya.
Meski demikian, Fikser menegaskan keberhasilan program tidak semata-mata diukur dari banyaknya sampah yang berhasil diangkat dari sungai. Menurutnya, indikator utama keberhasilan adalah berkurangnya sampah yang dibuang masyarakat sejak dari sumbernya. “Kita berharap sampah itu semakin berkurang, baru dikatakan berhasil. Untuk itu, kita akan memperkuat di hulu, kita harus tekan sampah dari rumah tangga,” tegasnya.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemkot Surabaya telah menjalankan berbagai program pengurangan sampah berbasis masyarakat, di antaranya melalui Kampung Zero Waste dan Program Kampung Iklim (ProKlim).
Fikser menjelaskan, Pemkot Surabaya menargetkan pengurangan timbulan sampah hingga 40 persen. Saat ini, volume sampah yang dihasilkan Kota Surabaya mencapai sekitar 1.800 ton per hari. “Jadi target Pak Wali Kota kepada kami Dinas Lingkungan Hidup, sampah harus berkurang 40%. Di Surabaya sampah per hari menghasilkan sekitar 1.800 ton,” jelasnya.
Dari jumlah tersebut, sekitar 200 ton telah memiliki nilai ekonomis melalui pengolahan di TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Sementara sekitar 1.000 ton lainnya, telah masuk dalam skema pengolahan menjadi energi melalui Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Benowo. Adapun sekitar 600 ton sisanya masih berakhir di tempat pembuangan akhir (landfill).
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah pusat telah menunjuk Kota Surabaya sebagai salah satu daerah pengembangan fasilitas Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL). Lahan seluas 5,8 hektare di Sumber Rejo, Kecamatan Pakal, telah disiapkan untuk mendukung proyek tersebut. “Sehingga sampah yang 600 ton itu, (ke depan) juga bisa kemudian terbakar bersama dengan (sampah) dari wilayah Surabaya Raya, yakni Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan Lamongan,” kata Fikser.
Pada kesempatan yang sama, Koordinator Pokja Perubahan Perilaku Masyarakat Direktorat Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Sri Murwani Nurfadilastuti menegaskan perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci utama dalam mengurangi pencemaran sampah.
“Nah, salah satunya adalah untuk mendorong masyarakat bisa membatasi sampah dan juga memilah sampah dari sumbernya,” ujarnya.
Karena itu, Sri Murwani menyatakan bahwa pemerintah terus mendorong masyarakat untuk mengurangi timbulan sampah dan melakukan pemilahan sejak dari sumbernya. Langkah tersebut dinilai penting agar sampah dapat dimanfaatkan kembali dan tidak berakhir di sungai maupun lingkungan terbuka.
“Sehingga ketika sudah dipilah, dan ketika sampah itu sudah dimanfaatkan ini hanya dua hal. Yakni dia tidak akan lagi dibuang ke tempat-tempat seperti Kali Tebu dan lainnya, tetapi juga dapat memberikan nilai ekonomi kepada masyarakat,” kata dia.
Menurut dia, sampah anorganik maupun organik memiliki peluang untuk dikelola, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus mengurangi beban lingkungan. “Kami mengapresiasi dan kami terus mendorong upaya-upaya untuk melakukan pengelolaan sampah,” imbuhnya.
Senada dengan itu, Koordinator Sekretariat Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut (TKN PSL), Ahmad Bahri Rambe mengatakan, program tersebut dirancang secara komprehensif karena tidak hanya berfokus pada pengangkatan sampah, tetapi juga mencakup pengelolaan dan edukasi kepada masyarakat.
“Jadi program ini bukan hanya mengambil sampah yang plastik saja, tapi juga sampah organik. Nanti sampah-sampah ini akan dikelola, di-recycle dan yang bernilai nanti akan dimanfaatkan,” ujar Bahri.
Menurutnya, pendekatan tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan sampah sungai yang berkelanjutan sehingga manfaat program dapat dirasakan dalam jangka panjang.
“Jadi programnya cukup komprehensif. Bagaimana mengambil sampah sungai tapi juga melakukan edukasi ke masyarakat, sehingga nanti program ini bisa berjalan dengan baik dan berkesinambungan,” katanya.
Sementara itu, Staf Asisten Deputi Ekonomi Sirkular dan Dampak Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Ahmad Didin menjelaskan, program tersebut merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah UEA, dengan UNDP Indonesia sebagai pelaksana program.
“Project ini merupakan hasil kerja sama pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Pemerintah UEA. Kemudian dari kami menunjuk UNDP Indonesia, sebagai implementing agency-nya,” ujarnya.
Didin mengungkapkan program tersebut dijalankan secara nasional di lima lokasi, yakni Surabaya, Sidoarjo, Bekasi, Solo, dan Bali. Namun, Surabaya menjadi kota pertama yang dipilih untuk peluncuran program sekaligus implementasi awal.
“Project ini sudah berjalan di Kota Surabaya, dan harapannya nanti Surabaya menjadi kota percontohan di antara lima tadi. Sehingga semua (daerah) bisa meniru apa yang sudah dilakukan Surabaya jika program ini sudah berhasil,” pungkas Didin. (ADV)
