Sidoarjo, Wartagres.com – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan mengucurkan anggaran sebesar 70 Milyard untuk bantuan sosial kepada warga terdampak Virus Corona di Pemkab Sidoarjo. Pernyataan itu disampaikan oleh Plt. Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin saat menggelar rapat terbatas dengan forkopimda dan Tm Gugus tugas penanganan cobid19 di Pendopo Delta Wibawa, Sidoarjo, Rabu (01/04/2020).
Menurut Nur Ahmad Syaifuddin, pihaknya telah menyepakati akan memberikan bantuan sosial tersebut kepada masyarakat yang terdampak sosial akibat penyebaran covid19.
“Kita akan menganggarkan bantuan sosial ke 135 ribu kepala keluarga (KK). Berupa sembako selama 2 bulan. Dan ditambah lagi sebanyak 24 ribu KK yang juga akan diberikan bantuan sosial. Karena, dengan adanya Virus Corona atau Covid19 ini, banyak warga yang bekerja harian tidak bekerja secara maksimal, katanya”.
Mengenai teknis pembagiannya sendiri, Plt Bupati Nur Ahmad Syaifuddin mengungkapkan, bahwa nantinya akan ada petugas dari Dinas Sosial Sidoarjo bersama-sama dengan Satpol PP untuk membagikan ke rumah-rumah warga yang terdampak secara door to door. Untuk sembako akan dibagikan sebulan sekali dengan jangka waktu dua bulan.
Kriteria yang berhak menerima bantuan sosial dari Pemkab Sidoarjo. Masyarakat yang sudah terdata di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Data itu didapat dari SLRT (Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu). Yang dimiliki oleh dinsos Sidoarjo, data yang sudah masuk sebanyak 135 ribu Kepala Keluarga. Dan nantinya akan ditambah kembali 24 ribu KK yang belum masuk ke data dinsos Sidoarjo.
“Anggaran keseluruhannya, kemarin kita sudah putuskan 30 M, sekarang kita tambah lagi 72 M. Anggaran tersebut berasal dari pergeseran dari dinas yang memungkinkan untuk kita geser, ya digeser kesitu. Jadi kita menganggarkan sekitar 102 M khusus untuk penanganan virus corona,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Bambang Riyoko mengatakan, bahwa pihaknya telah menyetujui untuk anggaran sebelumnya yang dialokasikan untuk penanganan COVID-19 berjumlah 30M. Untuk yang 72M, dirinya menunggu pengajuan dari pihak pemkab.
“Untuk yang 72M, perlu segera masuk di DPRD dan kita bahas,” katanya. (RDP)
