SURABAYA, Wartagres.Com – Menjelang Pelaksanaan Pilwali Surabaya 9 Desember 2020, banyak kalangan melakukan evaluasi kebijakan dan konsep pemerintahan yang selama ini berjalan. Dua paslon cawali-cawawali baik nomor urut 01 Eri Cahyadi-Armuji maupuam paslon nomor urut 02 Machfud Arifin-Mujiaman diharpkan mampu memperbaiki kondisi Surabaya yang belum banyak tersentuh pembangunan.
Sekadar diketahui, selama ini Pemkot Surabaya banyak melakukan perbaikan sarana dan prasarana terpusat di tengah kota, sementara di wilayah pinggiran. Banyak yang tak tergarap, bahkan diabaikan. Hal ini terungkap dari hasil jaring aspirasi (reses) anggota DPRD Surabaya sepekan kemarin.
Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Arif Fathoni menjabarkan, dari hasil reses yang dilakukan pihaknya mendapati kurang perhatianya Pemkot Surabaya terhadap daerah-daerah pinggiran. Kebijangan pembangunan selama ini, kata dia, tidak merata dan tidak menyentuh masyarakat semua lapisan. Dia menduga, pembangunan di tengah kota banyak dimanfaatkan untuk ambisi pencitraan semata. Sebab faktanya, lanjut Toni, wilayah-wilayah pinggiran terbengkalai.
“Jadi selama ini pembangunan di Surabaya ternyata tidak merata. Pemkot lebih berkonsentrasi atau bahkan mengutamakan pembangunan di wilayah tengah dan pusat pusat keramaian. Sementara wilayah perkampungan dan pinggiran justru tak tertangani. Ini keluhan masyarakat,” ungkap Arif Fathoni yang juga Ketua DPD Partai Golkar Surabaya tersebut, Selasa (27/19).
Menurut Toni, banyak masyrakat mengeluhkan mengenai minimnya perhatian pemkot terhadap sarana dan prasarana di wilayah pinggiran. Padahal, kata dia, apabila melihat kekuatan anggaran yang dimiliki pemkot bukan sesuatu yang mustahil untuk membanguan di setiap pelosok Surabaya.
Toni pun menyoroti kinerja Badan Perecanaan Pembangunan Kota (Bappeko) yang dinilainya tidak mampu melakukan perencanaan pembangunan secara merata.
“Agaknya Bappeko selama ini sebagai thinker (pemikir) Wali kota tidak mampu merencanakan pembangunan yang baik dan merata di seluruh wilayah,” ujar wakil rakyat Dapil 3 ini.
Dia menyontohkan, sejumlah keluhan di dapilnya seperti keluhan warga Kelurahan Gunung Anyar RW 02 yang meminta box culvert dan pengerukan sungai tapi tidak pernah diindahkan.
“Sehingga tiap hujan terjadi genangan air kalau tidak mau disebut banjir,” ujarnya.
Ada juga keluhan warga RT 09 Rungkut Alang alang juga mengeluh saluran sungai tidak pernah dikeruk sehingga air terus meluber.
“Jadi yg diperindah box colvert hanya tengah kota, pinggiran tidak tersentuh pembangunan, inilah yang saya maksud yang indah tengah kota yang tersembunyi tidak tersentuh pembangunan pinggiran kota, banyak yang disembunyikan,” tegas pria yang pernah berprofesi sebagai pengacara ini.
Ketidakmerataan pembangunan juga dikeluhkan sejumlah ketua RT di wilayah Simolawang dan Simokerto yang pada Senin (26/10) kemarin mendatangi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) di DPRD Surabaya.
Beberapa ketua RT yang hadir menyampaikan keluhan dan masukan kepada Wakil Ketua FPKS, Fatkur Rohman ST. MT. Mereka menyebut, di kampung mereka selama ini kurang tersentuh program-program dari Pemerintah Kota Surabaya.
“Paving di daerah kami masih banyak yang rusak pak, sepertinya program pemerintah kok tidak merata ya dan hampir tidak ada yang turun menjelaskan program-program pemerintah seperti apa,” papar salah satu Ketua RT di Kelurahan Simolawang.
Menanggapi keluhan tersebut, Fatkur mengakui betapa sebenarnya masih banyak sisi Surabaya yang bisa ditingkatkan dan dikembangkan.
“Jika dibandingkan dengan kota dan kabupaten lain di Indonesia, Surabaya is the best, tapi kita sabagai warga Surabaya, kita hidup di kota ini, sehari-hari kita semua mengetahui, merasakan, sebagaimana yang bapak sampaikan, secara jujur dan sadar, berdasarkan fakta yang ada, betapa ternyata masih banyak celah dan kekurangan dari kota kita ini,” tutur Fatkur.
Senada dengan Toni, Fatkur mengatakan, banyak pihak memberi penilaian negatif bahwa meski pembangunan banyak di lakukan Pemkot, namun terpusat di tengah kota.
”Pembangunan untuk wilayah terendah kampung seperti RT/ RW belumlah merata tersentuh,” katanya.
Menurutnya, hal ini sebenarnya bisa diatasi dengan menerapkan Konsep Musrenbang berbasis kebutuhan RT/RW secara adil dan merata. (Tur)
