SURABAYA, Wartagres.Com – Adanya beberapa wali murid di SMPN 15 dan 54 Surabaya, yang mengadu ke DPRD Kota Surabaya, terkait keberatannya adanya pungutan seragam sekolah pada ajaran baru.
Mendapatkan respon dari Baktiono, selaku anggota Fraksi PDI-P yang sekaligus Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, menyebutkan, bahwa kejadian ini tidak mungkin kalau tindakan Kepala Sekolah ini tidak diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan.
“Pastinya hal itu sudah diketahui oleh kepala dinas,” geram Baktiono, mendengar cerita wali murid saat laporan ke dewan Surabaya, Kamis (2/9/2021) sore.
Lanjut Baktiono, kalau kepala dinas tutup mata. Maka harus diganti, jangan sampai kepala sekolah menjadi korban. “Tidak mungkin kepala sekolah melakukan itu tanpa sepengetahuan kepala dinas,” tegas Baktiono.
Sesuai aturan yang ada di Permendiknas, bahwa pihak sekolah tidak boleh menjual atribut sekolah dalam bentuk apapun dan alasan apapun. Sekolah maupun Guru, hanya berurusan dengan belajar mengajar.
“Sekolah tidak boleh menjual atribut sekolah, seperti seragam, itu sama dengan bisnis terselubung di dinas pendidikan surabaya,” jelas Baktiono.
“Itu sama saja mematikan pedagang di pasar pasar dan juga para penjahit yang biasanya mendapatkan order seragam di setiap ajaran baru,” tambahnya.
Sedangkan untuk siswa atau pelajar melalui jalur mitra keluarga, menyediakan seragam yang dibagi lewat sekolah masing – masing, semua siswa sudah dapat.
“Dan mereka yang mengadu ini semua dari jalur mitra keluarga,” cetusnya.
Sedangkan untuk kepala sekolah, kita tunggu jawaban dari Wali Kota Surabaya. Dimana, wali kota sudah membuat video berdurasi 1 menit yang sudah viral dan diketahui oleh banyak masyarakat surabaya.
“Dalam video itu, wali kota menjelaskan. Bahwa pada ajaran baru, sekolah SD maupun SMP Negeri. Tidak ada kewajiban siswa untuk membeli dan wali kota memberikan peringatan keras, jangan sekali sekali memaksa siswa untuk membeli seragam sekolah,” dalam video itu. (Tur)
