SURABAYA, Wartagres.Com – Polisi mengamankan empat orang penyebar berita Hoax atau kabar bohong, lahan Desa Pakel, Kecamatan Licin, Banyuwangi. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Deddy Foury Millewa, menjelaskan, bahwa ini terkait kasus pertanahan HGU (Hak Guna Usaha) atas hak PT Bumi Sari. Kasus bermula dari tahun 2018, dari tahun 2018 terus bergejolak.
“Jadi atas dasar kepercayaan masyarakat kepada tersangka, yaitu adanya kepemilikan tanah yang dibuat oleh tersangka yang membuat berita bohong dengan kepemilikan tanah sejak 1929. Dimana tanah itu merupakan milik dari masyarakat atas penunjukkan dari sri baginda ratu pada tahun 1929,” kata Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Deddy Foury Millewa, Rabu (8/2/2023) siang.
Lebih jauh disampaikan, sampai sekarang Akta itu dibilang legal juga tidak karena tidak bisa menunjukkan bukti aslinya. Sehingga polresta banyuwangi bekerjasama dengan Ditreskrimum Polda Jatim, untuk menelisik dan menelusuri bagaimana proses legalitas surat tersebut.
“Sehingga kasus ini dilimpahkan ke polda jatim, karena di Banyuwangi sendiri sering terjadi bentrokan antara karyawan dengan masyarakat. Dan sampai saat ini kondisi di banyuwangi sudah aman dan kondusif,” tambahnya.
Akibat yang ditimbulkan dari berita Hoax ini yaitu, adanya unjuk rasa dari warga Desa Pakel, kedua bentrokan antar warga desa dan karyawan yang sampai menimbulkan korban, ketiga masyarakat desa pakel melakukan penanaman di wilayah perkebunan.
“Jadi dengan hal tersebut ada tanaman tanaman keras yang dipotong sekitar tiga ribu batang seluas 400 hektare dilakukan penebangan ini sangat membahayakan bagi alam, contohnya dibawah bukit ada penebangan pohon keras dan ditanam pohon pisang yang akan menyebabkan erupsi banjir dan bencana alam,” jelas dia.
Sementara itu peristiwa terakhir yakni bentrokan antara warga desa pakel dengan aparat kepolisian, yang terjadi pada tahun 2021. Hal ini menimbulkan konflik horizontal maupun vertikal.
“Ini harus kita antisipasi jadi dengan adanya penangkapan ini bisa menimbulkan solusi yang baik bagi perkebunan dan masyarakat sendiri. Sementara yang menjadi konflik ini ada 4 HGU, nomor 295, 296, 297 dan 298. Sedangkan motif tersangka menguasai tanah di HGU nomor 295 ada sekitar 400 hektare,” ungkapnya.
Sementara itu, Kasubdit I kamneg Ditreskrimum Polda Jatim, AKBP Taufiqurrohman, menyampaikan, Kasus ini sudah kami gelarkan 11 januari 2023, dinaikan status dari saksi menjadi tersangka terhadap empat orang, pertama Abdillah (58), seorang anggota LSM. Kedua, Mulyadi (55), sebagai Kepala Desa (Kades) Pakel. Ketiga, Untung (53), sebagai Kepala Dusun (Kasun) Taman Glugoh. Keempat, Suwarno (54), Kasun Durenan.
“Empat tersangka ini kami tetapkan mulai 11 januari 2023 dan tepatnya kemarin setelah kami melakukan pemeriksaan kepada tersangka A, kemudian kami lakukan penahanan. Kemudian selanjutnya untuk tiga tersangka lain, yaitu M, S dan U, kami lakukan panggilan dua kali namun beliau ini tidak hadir, sehingga kami lakukan penangkapan bekerjasama dengan penyidik polresta banyuwangi,” sebut dia.
“Sehingga pada hari sabtu kemarin kami tetapkan mereka untuk dilakukan penahanan di rutan polda jatim,” lanjut dia.
Sedangkan dari keempat tersangka, mempunyai peran masing masing, tersangka A, itu mendapatkan surat kuasa dari tersangka S untuk menguruskan HGU 295 yang menurut tersangka S, bahwa HGU 295 itu adalah milik ahli waris tersangka S.
“Minta tolong kepada tersangka A namun tersangka A belum memiliki legalitas yang kuat terhadap HGU tersebut langsung menyebarkan ke masyarakat banyak, sehingga yang menyatakan bahwa HGU nomor 295 betul betul milik ahli waris tersangka A,” urainya.
Sehingga warga masyarakat di desa pakel, percaya dan yakin bahwa atas ucapan yang disampaikan tadi, yang mana belum tentu benar sehingga masyarakat terpengaruh.
“Untuk itu kami menjerat pasal 14 dan 15 Undang Undang Nomor 1 tahun 1946 terhadap tersangka A,” jelasnya.
“Tersangka M, S dan U. Ikut menyebarkan baik lisan maupun lewat youtube terhadap masyarakat apa yang disampaikan tersangka A juga, sehingga masyarakat lebih yakin terhadap kepemilikan HGU 295 yang dikuasi atau dikelola oleh PT Bumi Sari di desa pakel,” tutup dia.
Kepada mereka berempat akan dikenakan pasal 14 dan 15 UU, Tahun 1946 dimana ancaman hukumannya 10 tahun.
Sedangkan perkembangan dalam proses penyidikan telah melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 13 orang dan meminta keterangan 3 ahli yaitu dua ahli pidana dan satu ahli bahasa.
