Ijazah Ditahan Karena Nunggak Bayar SPP, Komisi D Minta Pemkot dan Baznas Sinergi Bantu Warga

by -380 Views
Ajeng Wira Wati Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya saat rapat di Ruang Komisi D DPRD Surabaya, Senin (6/10/2025).

SURABAYA, Wartagres.Com – Masih banyak kasus tentang penahanan ijazah akibat tunggakan pembayaran sekolah terhadap pelajar di Kota Surabaya, menjadi sorotan serius dari Komisi D DPRD Kota Surabaya, yang membidangi pendidikan dan kesehatan.

Dari banyaknya temuan di lapangan itu, Komisi D DPRD Kota Surabaya, pada Senin (6/10/2025) mengundang berbagai pihak untuk dapat mencari jalan yang tepat agar tidak mempersulit siswa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

Bersama Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Surabaya, Dinas Pendidikan beserta Dinas Sosial Kota Surabaya, Komisi D menggelar hearing mengenai hal tersebut guna bersama sama mencari solusi sehingga tidak ada yang dirugikan di kemudian hari.

Anggota Komisi D, Ajeng Wira Wati, menekankan bahwa Surabaya sebagai kota besar harus hadir penuh melayani warganya, termasuk memastikan tidak ada anak putus sekolah hanya karena ijazah tertahan.

“Baznas bersama Pemkot mencari solusi permanen agar kasus serupa tidak lagi terulang,” terang Ajeng Wira Wati, anggota Komisi D DPRD Surabaya, Senin (6/10/2025).

Sementara anggota Komisi D yang lain yakni, Abdul Malik, menyoroti usulan bedah rumah dari warga yang kerap terlambat terealisasi. Ia mencontohkan temuan di lapangan dua rumah roboh sejak tahun lalu, namun bantuan baru terealisasi tahun berikutnya.

“Padahal kondisi darurat, seharusnya ada percepatan,” tegas dia.

Sementara Kepala Dispendik (Dispendik) Kota Surabaya, Yusuf Masruh, menerangkan bahwa, dana BOS maupun BOPDA tidak pernah dipakai mendanai pungutan tambahan di sekolah swasta. Ia berjanji menyajikan data terbaru agar tidak terjadi salah persepsi.

Sedangkan Ketua Baznas Surabaya, Mohamad Hamzah, mengakui ada banyak tantangan, terutama terkait status kepemilikan tanah dalam program bedah rumah.

“Kalau tanah masih sengketa atau atas nama ahli waris, kami tidak bisa membangun. Tapi kami bantu dari aspek lain, seperti pemberdayaan ekonomi,” jelasnya.

Ia juga mengatakan bahwa, koordinasi terus dilakukan baik dengan Pemkot maupun Baznas Provinsi, untuk mencari solusi atas ijazah SMA swasta yang masih tertahan.

No More Posts Available.

No more pages to load.