SURABAYA, WARTAGRES.Com — Dugaan transaksi suara dalam pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) kembali mencuat. Tokoh warga Nahdliyin, Haji Raden Mas Khalilur Rahman Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, meminta seluruh informasi terkait dugaan praktik tersebut dibuka secara transparan.
Gus Lilur menyampaikan hal itu setelah mengikuti pertemuan selama sekitar empat jam bersama sejumlah Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) di Jakarta.
Pertemuan tersebut, menurut Gus Lilur, membahas sejumlah informasi mengenai dugaan alokasi dana hingga lokasi yang disebut menjadi tempat pemberian uang muka kepada pemegang hak suara dalam Muktamar NU.
Ia menyebut dugaan pemberian uang muka berlangsung di sejumlah lokasi sebelum pelaksanaan Muktamar. Sementara pelunasan tahap akhir, berdasarkan informasi yang diterimanya, diduga berlangsung di Hotel Fatma, Jombang, Jawa Timur.
“Para pengurus daerah heran melihat sikap yang ditampilkan ke publik seolah-olah tidak terjadi transaksi, padahal dugaan peran sebagai perancang alur jual beli suara itu sangat kuat,” ujar Gus Lilur, merujuk perbincangannya dengan salah satu Ketua PWNU asal Sumatra, dalam keterangan yang diterima redaksi, Rabu (7/10/2026).
Soroti Dugaan Keterlibatan Menteri Sosial
Dalam perbincangan tersebut, Gus Lilur juga menyebut adanya dugaan keterlibatan Menteri Sosial dalam skema transaksi suara yang dimaksud.
Namun, tudingan tersebut merupakan pernyataan Gus Lilur berdasarkan informasi dan perbincangan yang diterimanya. Kebenaran mengenai dugaan keterlibatan tersebut masih memerlukan klarifikasi serta pembuktian dari pihak-pihak yang disebut.
Gus Lilur menilai berbagai informasi yang berkembang tersebut perlu disikapi secara terbuka. Menurutnya, dinamika internal organisasi tidak seharusnya ditutup-tutupi apabila memang terdapat persoalan yang perlu diklarifikasi.
Ia juga menyoroti narasi di ruang publik yang menyatakan seolah-olah tidak terjadi transaksi suara dalam Muktamar.
Menurut Gus Lilur, upaya membangun kesan bahwa tidak terdapat persoalan justru dapat memunculkan pertanyaan baru di kalangan warga Nahdliyin.
“Perhatian terhadap persoalan ini bukan semata-mata berkaitan dengan dinamika muktamar, tetapi juga menyangkut upaya menjaga kepercayaan warga terhadap organisasi,” ujarnya.
Gus Lilur menegaskan, isu tersebut menurutnya perlu dibuka agar informasi yang berkembang dapat diuji secara transparan.
“Masyarakat dan warga Nahdliyin sudah memahami dinamika yang sebenarnya terjadi. Publik sudah jenuh dengan kebohongan serta pencitraan yang dipaksakan,” pungkasnya.
