SURABAYA, Wartagres.Com – DPRD Kota Surabaya mendorong keberlanjutan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) pada 2027. Sebanyak 2.250 unit rumah ditargetkan mendapatkan bantuan perbaikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya.
Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, mengatakan program Rutilahu merupakan salah satu prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar memiliki hunian yang lebih layak.
Hal itu disampaikan Eri saat ditemui pada Senin (1/11/2026). Ia menjelaskan, pada 2026 Pemkot Surabaya mengalokasikan perbaikan sebanyak 2.240 unit Rutilahu dengan anggaran satuan sebesar Rp35 juta per rumah.
“Jadi, Rutilahu dari pemerintah kota melalui APBD 2026 itu sebanyak 2.240 unit. Sekitar 1.500 unit dikerjakan oleh Kelompok Teknis Perbaikan Rumah (KTPR) atau kelompok masyarakat di masing-masing kelurahan. Sisanya dikerjakan Satgas Pemkot Surabaya,” ujar legislator PDI Perjuangan tersebut.
Untuk 2027, jumlah penerima program Rutilahu direncanakan meningkat menjadi 2.250 unit. Masing-masing rumah mendapatkan alokasi anggaran perbaikan sebesar Rp35 juta sesuai Standar Satuan Harga (SSH).
Eri menjelaskan, terdapat peningkatan porsi pengerjaan oleh KTPR dari sebelumnya 1.500 unit menjadi 1.650 unit pada 2027. Sementara sisanya akan ditangani Satgas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan memperbaiki kondisi rumah warga, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat di sekitar lokasi pembangunan.
Pasalnya, pengerjaan Rutilahu tidak diserahkan kepada vendor, kontraktor, maupun perusahaan swasta. Pemkot justru melibatkan kelompok teknis yang beranggotakan masyarakat lokal di sekitar rumah penerima bantuan.
“Yang mengerjakan bukan vendor, bukan rekanan, bukan CV, bukan PT, tetapi kelompok teknis perbaikan rumah yang melibatkan masyarakat di sekitar rumah tidak layak huni tersebut. Karyawannya lokal semuanya,” tegasnya.
Ia mencontohkan, apabila rumah penerima bantuan berada di wilayah Menur Pumpungan, pengerjaannya dilakukan KTPR setempat. Begitu pula rumah warga di Kelurahan Keputih yang akan melibatkan kelompok teknis dari wilayah tersebut dan sekitarnya.
Dengan pola itu, manfaat program Rutilahu diharapkan tidak hanya dirasakan pemilik rumah, tetapi juga masyarakat sekitar yang memperoleh kesempatan kerja dan penghasilan selama proses pembangunan.
Selain meningkatkan kuota KTPR, Komisi C DPRD Surabaya juga mendorong integrasi program Rutilahu dengan Satgas yang berada di masing-masing kecamatan.
Eri menilai keterlibatan Satgas kecamatan diperlukan untuk membantu warga yang memiliki keterbatasan dalam proses pembongkaran rumah maupun pemindahan barang-barang sebelum pembangunan dimulai.
Ia mencontohkan warga lanjut usia yang tinggal seorang diri. Kondisi tersebut membuat proses pembongkaran rumah menjadi persoalan tersendiri karena penghuni tidak memiliki anggota keluarga yang dapat membantu memindahkan perabotan.
“Jangan sampai program perbaikan rumah justru menyusahkan masyarakat kurang mampu. Karena itu, Satgas kecamatan perlu dilibatkan untuk membantu bergotong royong, termasuk pembongkaran dan mengeluarkan barang-barang milik warga,” jelasnya.
Tak hanya itu, DPRD juga mendorong agar program Rutilahu terintegrasi dengan gerakan Kampung Pancasila. Langkah ini diperlukan untuk membantu biaya tempat tinggal sementara bagi penerima bantuan selama rumahnya diperbaiki.
Eri menjelaskan, proses pengerjaan Rutilahu umumnya membutuhkan waktu sekitar satu bulan. Namun, pada rumah dengan kerusakan struktur yang lebih berat, pengerjaannya bisa berlangsung hingga dua bulan.
Selama proses tersebut, penghuni rumah biasanya harus mencari tempat tinggal sementara atau menyewa kamar kos. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, biaya tambahan ini berpotensi menjadi beban baru.
Sebagai contoh, ia menyebut praktik gotong royong di wilayah Menur Pumpungan. Melalui dukungan Kampung Pancasila, warga bersama-sama membantu menyediakan tempat kos sementara bagi penerima bantuan selama rumahnya diperbaiki.
“Misalnya warga harus ngekos dengan biaya sekitar Rp600 ribu per bulan. Kalau sampai dua bulan, tentu menjadi beban tersendiri. Karena itu, kita dorong agar persoalan ini juga dibantu melalui gotong royong Kampung Pancasila,” paparnya.
Eri berharap integrasi lintas sektor tersebut dapat dikoordinasikan melalui dinas terkait bersama kelurahan dan kecamatan. Dengan demikian, warga yang tidak mampu membiayai tempat tinggal sementara tetap bisa mendapatkan bantuan selama proses renovasi berlangsung.
Ia menegaskan, peningkatan kuota Rutilahu pada 2027 harus dibarengi dengan pola pelaksanaan yang lebih terintegrasi. Dengan begitu, program perbaikan rumah tidak hanya menghasilkan hunian yang lebih layak, tetapi juga memberikan dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat Surabaya.
