SURABAYA, Wartagres.Com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Surabaya menilai, kenaikan harga BBM bersubsidi adalah sebuah kebijakan yang kurang berempati kepada masyarakat. Kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih akibat terdampak pandemi, kini harus mengalami situasi ekonomi yang terseok-seok kembali.
Ketua DPD PKS Kota Surabaya, Johari Mustawan mengatakan, kenaikan BBM bersubsidi memicu tingginya inflasi. Diprediksi inflasi akan mengalami kenaikan sebesar 7,17 persen dari kondisi sebelumnya per Juli 2022, yakni sebesar 5,2 persen. Ini berarti kenaikan harga BBM menyumbang kenaikan inflasi sebesar 1,97 persen.
“Naiknya harga BBM bersubsidi berdampak meningkatnya jumlah orang miskin di Surabaya. Dikhawatirkan angka kemiskinan akan mengalami peningkatan, sebagaimana kondisi disaat pendemi. Angka kemiskinan di Surabaya sebesar 5,23 persen, naik 0,21 persen dari sebelum nya sebesar 5,02 persen,” kata Johari atau akrab disapa Bang Jo, Sabtu (10/9/2022).
Naiknya harga BBM bersubsidi, berefek domino dengan naiknya harga-harga kebutuhan pangan dan kebutuhan pokok lainnya di Surabaya. Hal ini berimbas terhadap menurunya daya beli masyarakat sehingga dikhawatirkan masyarakat mengalami situasi kurang gizi, meningkatnya jumlah anak yang mengalami stunting di Surabaya.
“Bantuan sosial yang diberikan pemerintah pusat kepada masyarakat khususnya warga surabaya berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos hanya 97.981 KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Masih jauh dari jumlah warga yang terdampak dan rentan terhadap kenaikan harga BBM subsidi ini,” tambahnya.
6 Poin Penting DPD PKS Surabaya!
Pertama, menolak Kenaikan Harga BBM bersubsidi, nyusahno arek Suroboyo.
Kedua, mendorong Pemerintah Kota Surabaya untuk menyampaikan sikap menolak kenaikan harga BBM bersubsidi ke Pemerintah Pusat.
Ketiga, bersama Fraksi PKS DPRD Surabaya, mendorong DPRD Kota Surabaya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, Menolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi.
Keempat, meminta kepada Presiden RI, Joko Widodo untuk membatalkan Kenaikan Harga BBM Bersubsidi.
Kelima, meminta kepada Presiden RI, Joko Widodo, melakukan efisiensi anggaran, yaitu memprioritaskan pos-pos anggaran untuk kepentingan masyarakat dan menghentikan anggaran yang tidak perlu, misal proyek IKN dan Kereta Cepat.
Keenam, meminta kepada Presiden RI, Joko Widodo untuk lebih peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat menengah kebawah. Agar slogan Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat bukan hanya slogan semata.
