SURABAYA, Wartagres.Com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kota Surabaya menyampaikan 10 catatan penting saat Raperda perubahan APBD 2022 saat rapat paripurna di Gedung DPRD Surabaya, Senin (19/9/2022).
Pandangan umum tersebut disampaikan Sekertaris fraksi PKS Surabaya, Aning Rahmawati. Pertama, perubahan APBD 2022 perlu diperhatikan dampak kenaikan BBM bersubsidi terhadap kondisi ekonomi warga Kota Surabaya, Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga yang sudah terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, senilai 150 ribu rupiah per bulan, hendaknya dapat diselesaikan segera, tanpa menunggu waktu maksimal 14 hari.
“Pembagian secara door to door oleh petugas dapat dilanjutkan, jangan hanya di awal masa pembagian. Sebab hal ini dapat menjamin BLT tepat sasaran dan petugas bisa melihat langsung kondisi sehari-hari Keluarga Penerima Manfaat (KPM), termasuk jika ditemukan warga yang sedang sakit atau mengalami permasalahan sejenis,” ujar Aning.
Kedua, Lanjut Aning, bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sejumlah 200 ribu rupiah per bulan, segera tersampaikan kepada warga yang berhak menerima. Terhadap konsep awal BPNT untuk memudahkan warga berbelanja kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, Pemerintah Kota mesti memfasilitasi dengan keberadaan UMKM penyedia sembako yang dekat dengan KPM.
“Ketiga, bantuan Subsidi Upah (BSU) sejumlah 600 ribu rupiah terhadap 179.741 pekerja di Kota Surabaya, yang sebagiannya merupakan warga kota Surabaya, hendaknya dapat segera dicairkan. Ini akan membantu para pekerja termasuk para pekerja transportasi seperti sopir angkot, ojek online, ojek pangkalan, maupun para nelayan, pekerja non-ASN, dan lainnya,” ucapnya.
Keempat, fraksi PKS mendorong agar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang jumlahnya per Juli 2022 sebanyak 934.026 orang, juga mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Kota.
Kelima, Anggaran untuk Kader Surabaya Hebat (KSH) dan Bunda Pos PAUD Terpadu (PPT) agar benar-benar bisa direalisasikan segera. Hingga saat ini, anggaran Laptop untuk 885 PPT yang sudah teranggarkan pada APBD murni 2022 sejumlah 8 Miliar, belum juga terealisasi, sementara Tahun Anggaran segera berakhir.
“Padahal sarana tersebut sangat dibutuhkan oleh para Bunda PAUD mulai pengisian data dapodik, administrasi lembaga, hingga menunjang kegiatan belajar-mengajar,” terangnya.
Kemudian, keenam usulan masyarakat melalui RT-RW yang masuk seperti pavingisasi, perbaikan saluran lingkungan, dan pengadaan bak sampah, mohon dapat segera direalisasikan, sebab sudah masuk penganggaran APBD murni 2022. Termasuk juga pelaksanaan Dana Kelurahan yang sudah keluar Peraturan Walikota (Perwali) nya. Hendaknya tidak lagi ada keraguan untuk segera direalisasikan.
Ketujuh, pemerintah Kota segera mencairkan beasiswa pemuda tangguh bagi siswa SMA, SMK, dan mahasiswa yang sudah mengajukan. Tahun ajaran baru sudah berjalan beberapa bulan, sementara beasiswa yang dinantikan belum kunjung dicairkan.
“Kedelapan, anggaran Penanganan Sampah mencapai 498 Miliar Rupiah mulai pemeliharaan sarana prasarana TPS, layanan pengolahan sampah, biaya pengangkutan, hingga tipping fee. Biaya yang besar ini mesti ditunjang dengan upaya pengurangan sampah di hulu, antara lain dengan program kampung zero waste yang telah digagas dan dilaksanakan,” ucap Aning.
Lebih lanjut, Aning mengatakan perlunya integrasi aplikasi GoBis dan Teman Bus agar lebih efisien bagi pengguna jasa ini. Di samping itu, operasional Bus BTS (buy the service) Trans Semanggi yang diajukan ke pusat juga bisa dioperasikan semua.
“Pemerintah Kota juga harus segera merealisasikan 36 kendaraan baru sebagai feeder yang sudah dianggarkan di APBD murni 2022 sebesar 25,2 Miliar rupiah. Angkutan feeder ini sangat dibutuhkan untuk mendukung kelancaran operasional Suroboyo Bus dan juga Bus Trans Semanggi,” pungkasnya.
