SURABAYA, Wartagres.Com – Puluhan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya yang tergabung dalam Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kampus UINSA, Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Rabu (15/7/2026). Mereka menuntut perubahan mekanisme pemilihan rektor agar lebih transparan serta meminta Kementerian Agama (Kemenag) mengevaluasi penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Rektor UINSA.
Koordinator aksi sekaligus Wakil Ketua DEMA UINSA, Fadlurrakhman Fazle Purwadana, mengatakan mahasiswa menginginkan mayoritas hak suara dalam pemilihan rektor diberikan kepada civitas akademika. Menurutnya, keterlibatan dosen, mahasiswa, dan guru besar perlu diperkuat agar proses pemilihan berlangsung terbuka.
“Kami mengusulkan sekitar 75 persen suara berasal dari civitas akademika, sedangkan 25 persen menjadi kewenangan Menteri Agama. Yang terpenting, mekanismenya harus transparan,” ujar Fazle, panggilan akrab Fadlurrakhman, Rabu (15/7/2026).
Selain menyoroti mekanisme pemilihan rektor, mahasiswa juga mempersoalkan penunjukan Prof. Muzakki sebagai Plt Rektor UINSA. Mereka menilai penetapan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 17 Tahun 2021.
Menurut Fazle, berdasarkan penafsiran mahasiswa terhadap Pasal 12 PMA Nomor 17 Tahun 2021, jabatan pelaksana tugas seharusnya diisi pejabat lain ketika terjadi kekosongan jabatan, bukan oleh rektor petahana yang masa jabatannya akan berakhir.
Atas dasar itu, DEMA UINSA mengaku telah menempuh langkah hukum dengan mengirimkan surat somasi kepada Kementerian Agama. Melalui somasi tersebut, mahasiswa meminta kementerian memberikan penjelasan mengenai proses penunjukan Plt Rektor sekaligus merespons berbagai polemik yang berkembang di lingkungan kampus.
Dalam aksinya, mahasiswa juga menyampaikan kritik terhadap rangkap jabatan yang menurut mereka dilakukan oleh Prof. Muzakki. Mereka meminta Kemenag mengevaluasi kondisi tersebut serta memastikan tata kelola perguruan tinggi keagamaan negeri berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Pesan untuk Menteri Agama, kami mohon terkait dengan pemilihan rektor, baik di UINSA sendiri ataupun semua PTKIN di seluruh Indonesia, mekanismenya benar-benar terbuka, tidak dipilih oleh rektor,” tegasnya.
Mahasiswa turut meminta Menteri Agama melakukan pembenahan terhadap regulasi pemilihan rektor di seluruh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Mereka berharap proses seleksi pimpinan perguruan tinggi dilakukan secara lebih terbuka untuk menghindari munculnya polemik maupun spekulasi di tengah masyarakat.
“Kami berharap kebijakan dan ketersediaan beliau untuk sesegera mungkin membenahi peraturan-peraturan yang memang saling bertabrakan ini agar tidak menimbulkan sebuah asumsi-asumsi publik yang tidak-tidak, apalagi terkait dengan dinamika politik yang ada hari ini,” harapnya.
