SURABAYA, Wartagres Com – Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Azhar Kahfi, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengoptimalkan penggunaan dana kelurahan untuk mendukung pelaksanaan Gerakan ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah). Menurutnya, gerakan yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto tersebut harus diwujudkan melalui program nyata dan berkelanjutan, bukan sebatas kegiatan seremonial.
Kahfi yang juga menjabat Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Pengembangan Kampung Pancasila DPRD Surabaya itu menilai, Gerakan ASRI memiliki keterkaitan erat dengan pengembangan Kampung Pancasila. Keduanya sama-sama menekankan pentingnya membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, yang dimulai dari rumah, kemudian meluas ke lingkungan tetangga hingga kawasan permukiman.
Menurut Kahfi, kesadaran menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan tidak bisa hanya mengandalkan imbauan. Diperlukan pendampingan serta intervensi pemerintah agar masyarakat mampu menjalankan gerakan tersebut secara konsisten, terutama di kawasan permukiman padat penduduk.
“Filosofinya dari rumah. Kesadaran lingkungan yang aman dan bersih itu harapannya dimulai dari rumah dulu, kemudian tetangganya dan lingkungan sekitarnya. Nah, itu bisa dimulai dari Kampung Pancasila,” ujar Kahfi saat ditemui Senin (2/11/2026)
Ia menjelaskan, setiap kampung di Surabaya memiliki karakteristik, potensi, dan persoalan lingkungan yang berbeda. Karena itu, penerapan Gerakan ASRI perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
Kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi, misalnya, membutuhkan perhatian khusus dalam pengelolaan sampah, penyediaan sarana keamanan, penghijauan, hingga penataan lingkungan yang sehat.
Kahfi menilai, pemerintah perlu hadir melalui pendampingan dan dukungan fasilitas agar warga tidak dibebani seluruh kebutuhan pembenahan lingkungan secara mandiri.
“Bagaimana kampung yang padat ini memaknai Gerakan ASRI? Di situlah dibutuhkan intervensi pemerintah, pendampingan, dan imbauan agar kampung bisa konsisten menjaga lingkungannya,” katanya.
*Dana Kelurahan Perlu Menyentuh Kebutuhan Lingkungan*
Kahfi menegaskan, salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan Pemkot Surabaya adalah mengarahkan penggunaan dana kelurahan untuk mendukung kebutuhan pelaksanaan Gerakan ASRI.
Menurut dia, penganggaran di tingkat kelurahan tidak semestinya hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur fisik. Dana tersebut juga perlu mengakomodasi kebutuhan yang secara langsung menunjang kebersihan, keamanan, kesehatan, dan keindahan lingkungan permukiman.
Ia mencontohkan, kampung padat penduduk yang membutuhkan sistem pemilahan sampah perlu mendapatkan dukungan sarana. Demikian pula wilayah yang membutuhkan komposter atau fasilitas pengolahan sampah agar persoalan lingkungan dapat ditangani dari sumbernya.
“Jangan sampai kampung masih disuruh urunan untuk membeli sarana pemilahan sampah. Kalau memang membutuhkan komposter atau fasilitas pendukung lainnya, itu perlu dibantu. Alokasinya bisa diarahkan melalui dana kelurahan,” jelasnya.
Selain pengelolaan sampah, dukungan anggaran juga dapat diarahkan untuk meningkatkan keamanan lingkungan. Apabila suatu kawasan membutuhkan kamera pengawas atau CCTV, kebutuhan tersebut perlu dipetakan dan dipertimbangkan sesuai prioritas wilayah.
Begitu pula dengan kampung yang masih minim ruang hijau. Menurut Kahfi, penyediaan bibit tanaman dan dukungan penghijauan dapat menjadi bagian dari upaya mewujudkan lingkungan yang lebih asri.
Dengan demikian, setiap kelurahan perlu mengidentifikasi persoalan utama di wilayahnya agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran.
“Jangan sekadar infrastruktur. Harus ada belanja modal untuk mendukung Gerakan ASRI. Kalau kampung membutuhkan pemilahan sampah, penghijauan, atau sarana keamanan, kebutuhan itu harus dilihat dan diakomodasi,” tegasnya.
Ia berharap, pendekatan tersebut mampu mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam menjaga lingkungan tanpa harus menanggung sendiri seluruh kebutuhan sarana dan prasarana.
*Kampung Pancasila Jadi Percontohan*
Lebih lanjut, Kahfi menilai program Kampung Pancasila dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat pelaksanaan Gerakan ASRI di Surabaya.
Melalui program tersebut, pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat membangun pemahaman bersama mengenai karakteristik kampung yang ideal, termasuk aspek kebersihan, keamanan, kesehatan, serta keindahan lingkungan.
Ia menjelaskan, proses pengembangan Kampung Pancasila selama ini melibatkan pengurus rukun warga (RW) untuk memahami unsur dan kriteria yang perlu dipenuhi.
Pola tersebut, menurutnya, dapat diperkuat dengan mendorong pengurus RW mengambil peran aktif dalam mengawal perilaku warga agar kepedulian terhadap lingkungan tidak berhenti setelah kegiatan atau perlombaan selesai.
Kahfi menekankan, keberlanjutan menjadi aspek penting dalam pelaksanaan program. Pemerintah perlu memastikan bahwa kampung yang telah menjalankan gerakan kebersihan tetap mampu mempertahankan kebiasaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
“Ini tidak boleh berhenti pada gerakan satu kali atau gerakan seremonial saja, seolah-olah Surabaya sudah melakukan Gerakan ASRI. Tidak bisa begitu. Harus ada pendampingan dan pengawalan agar warga konsisten,” ungkapnya.
Ia juga mendorong agar kebutuhan setiap kampung dipetakan secara lebih terperinci. Pengurus RW bersama aparatur kelurahan dan unsur masyarakat diharapkan mampu mengenali persoalan yang perlu segera ditangani, mulai dari pengelolaan sampah hingga fasilitas kesehatan lingkungan.
Dalam aspek kesehatan, misalnya, keberadaan puskesmas, posyandu, serta keterlibatan kader dan unsur masyarakat menjadi bagian yang perlu diperhatikan untuk menunjang kualitas hidup warga.
Kahfi menilai, kolaborasi antara aparatur kampung dan masyarakat dapat memperkuat upaya mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, bersih, dan nyaman, sekaligus mendukung tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus.
*Digitalisasi untuk Pengembangan Kampung*
Selain pembenahan lingkungan fisik, Kahfi turut menyoroti pentingnya digitalisasi dalam pengembangan Kampung Pancasila.
Namun, ia membedakan digitalisasi dengan Gerakan ASRI.
“Digitalisasi lebih berkaitan dengan pengembangan dan penguatan identitas kampung melalui konsep smart branding, sedangkan Gerakan ASRI berfokus pada kondisi lingkungan yang aman, sehat, bersih, dan indah” Ujarnya.
Legislator dari Partai Gerindra itu menambahkan, Digitalisasi dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan potensi dan keunggulan setiap kampung kepada masyarakat yang lebih luas. Sementara itu, keberhasilan Gerakan ASRI harus tercermin dari perubahan nyata pada kualitas lingkungan tempat warga tinggal.
Karena itu, kedua pendekatan tersebut dapat berjalan beriringan dengan fokus yang berbeda. Kampung tidak hanya memiliki identitas dan potensi yang dikenal masyarakat, tetapi juga mampu menyediakan lingkungan yang layak dan mendukung aktivitas warganya.
Kahfi berharap, pengembangan kampung di Surabaya tidak berhenti pada penataan fisik atau promosi wilayah, tetapi juga menyentuh kualitas kehidupan masyarakat secara menyeluruh.
*Evaluasi Gerakan ASRI Melalui Kompetisi RW*
Kahfi juga menyinggung perkembangan program Kampung Pancasila yang melibatkan RW di Surabaya. Berdasarkan informasi terbaru yang diterimanya, dari lebih dari seribu RW yang mengikuti proses penjaringan.
Ia menyebut, perkembangan selanjutnya perlu dicermati untuk melihat RW mana yang nantinya dapat menjadi contoh bagi kampung-kampung lain.
Menurut Kahfi, RW yang terpilih sebagai percontohan perlu dinilai tidak hanya berdasarkan keberhasilan mengikuti tahapan kompetisi, tetapi juga dari penerapan prinsip ASRI dalam kehidupan sehari-hari.
Aspek keamanan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan harus menjadi bagian dari evaluasi sehingga kampung yang dinilai berhasil benar-benar memiliki praktik baik yang dapat direplikasi di wilayah lain.
“Dari 1.000 sekian RW, tersaring 500 RW yang lolos. Sekarang kita lihat perkembangannya, berapa yang nantinya bisa menjadi contoh. Kita lihat apakah kampung-kampung yang terpilih itu sudah masuk kategori ASRI,” ujarnya.
Ia berharap kampung-kampung yang berhasil menerapkan prinsip tersebut dapat menjadi portofolio sekaligus inspirasi bagi wilayah lain di Surabaya.
Dengan adanya contoh konkret, masyarakat diharapkan dapat melihat langsung bagaimana pengelolaan sampah, penghijauan, keamanan, dan kesehatan lingkungan diterapkan secara terpadu.
Kahfi menegaskan, Pemkot Surabaya perlu memastikan Gerakan ASRI memiliki tolok ukur yang jelas dan dapat dievaluasi dalam jangka waktu tertentu. Menurutnya, hasil pelaksanaan program dalam satu tahun ke depan dapat menjadi bahan untuk menilai sejauh mana perubahan lingkungan benar-benar terjadi.
Ia kembali menekankan bahwa dukungan anggaran, pendampingan pemerintah, dan keterlibatan masyarakat harus berjalan beriringan.
“Pak Prabowo memberikan imbauan untuk mengingatkan kembali pentingnya gerakan ini. Pemerintah kota jangan hanya seremonial, tetapi perwujudannya harus jelas. Salah satu bentuk paling konkret menurut saya adalah dana kelurahan yang juga difokuskan untuk mendukung Gerakan ASRI,” pungkasnya.
