SURABAYA, Wartagres. Com – Fraksi PDIP Surabaya terima aduan warga Surabaya yang tidak mampu membayar biaya persalinan hingga akhirnya dilporkan ke kepolisian oleh pihak Rumah Sakit.
Silvia Damayanti (21) mengadu ke DPRD Kota Surabaya soal biaya persalinan kelahiran anak secara caesar dirasa tidak sesuai awal mula melonjak tinggi dan belum bisa melunasi hingga dilaporkan ke polisi.
“Tahun kemarin di bulan agustus, saya harus melahirkan secara caesar karena kondisi darurat di RSIA Kendangsari Merr Surabaya,” kata Silvia Damayanti, Kamis (14/10/2021).
Warga ber KTP jln Maspati V / 90 Surabaya ini menceritakan, waktu itu ia harus menandatangani dan juga menyatakan pembayaran umum. Karena di RS tersebut tidak menerima BPJS.
Pada saat hendak pulang, biaya tagihan membeludak jauh dari semula brosur yang diberikan sebesar 19 juta menjadi 28 juta. Atas tagihan 28 juta ini, ia akhirnya menelpon Baktiono (DPRD) meminta bantuan untuk solusi agar bisa keluar dari rumah sakit.
“Akhirnya Om baktiono mengasih solusi dan bilang kamu tidak punya uang, karena ini sudah diuruskan ke pihak BPJS pusat, bahwa atas nama silvia Damayanti mempunyai BPJS dan sudah dibayarkan ke RSIA,” ungkap Silvia.
Kemudian lanjut Silvia, pihak rumah sakit memberikan keringana dan tetap mengotot meminta dibayar dengan cara mencicil selama 1 tahun dengan nominal 15 juta sekian.
Kemudian ia membayar 300 ribu untuk cicilan pertama dan awal waktu masuk RSIA ia mengaku sudah deposit 4 juta. Di bulan ke 2 hingga 1 tahun berjalan, ia mengaku dikejar kejar terus oleh pihak rumah sakit dimintai untuk dibayar.
“Habis gitu, kemarin kita dapat telpon, ternyata pihak rumah sakit sudah memasukan data ke Bu Novi katanya Polsek Sawahan karena masuk jalur hukum,” ungkapnya.
Mendengar keluhan tersebut, Sekretaris Fraksi PDIP Surabaya, Abdul Ghoni Mukhlas Ni’am mengatakan, pihaknya akan memfollow up lebih lanjut karena bagaimanapun mereka adalah warga Kota Surabaya.
“Dan apa yang disampaikan oleh Pak Wali bahwasannya mereka (warga) yang gajinya dibawah 10 juta sesuai janji kampaye itu bisa dicover melalui jaminan kesehatan semesta (JKS) itu,” kata Ghoni.
Atas persoalan ini Ghoni menegaskan, PDIP yang merupakan Partai Wong Cilik siap membantu setiap kesulitan yang menimpa warga Surabaya.
“Sebagai warga surabaya dan warga yang tergolong kurang beruntung secara ekonomi, ibu Silvia ini harus mendapatkan haknya. Kita akan kirim surat ke Walikota, Kadinkes, dan pihak Rumah Sakit,” ujarnya.
Kendati demikian, ia berharap, Dinas Kesehatan bisa kerja sama atau kolaborasi dengan pihak rumah sakit swasta ibu dan anak tersebut. “Saya berharap ada kolaborasi kerja sama yang baik sehingga tidak ada lagi permasalahan seperti ini,” pungkasnya. (Tur)
