SURABAYA, WARTAGRES.Com — Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAK APBD-P) 2026 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya di Komisi C DPRD Surabaya mengungkap sejumlah persoalan.
Mulai dari kebutuhan jamban bagi warga miskin, efektivitas pengelolaan sampah, pengadaan gerobak sampah, hingga perbedaan angka anggaran antara DLH dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjadi sorotan dalam rapat koordinasi, Selasa (1/9/2026).
Rapat dipimpin Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan dan dihadiri jajaran pejabat DLH Surabaya.
Wakil Ketua Komisi C Aning Rahmawati menyoroti adanya perbedaan signifikan dalam penyajian anggaran DLH. Dalam pembahasan bersama TAPD, disebutkan anggaran DLH mengalami pengurangan sekitar Rp24 miliar. Namun, angka yang disampaikan DLH justru menunjukkan adanya penambahan sekitar Rp190 miliar.
“Di TAPD anggarannya dikurangi Rp24 miliar untuk DLH, tapi di DLH tadi anggarannya bertambah Rp190 miliar. Sehingga kita masih butuh penyajian data. Mungkin penyajiannya yang keliru, sehingga kita panggil lagi untuk menyajikan secara lebih tepat,” ujar Aning.
Perbedaan angka tersebut menjadi perhatian Komisi C karena data final dibutuhkan untuk dilaporkan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya.
Ketua Komisi C Eri Irawan menegaskan, sinkronisasi data anggaran harus segera dilakukan agar tidak menimbulkan persoalan dalam pembahasan PAK APBD-P.
“Yang kemarin di Banggar itu turun Rp24 miliar. Nah, sekarang di sini dibahas ada kenaikan. Kita ingin ada bahan yang fix, yang terkini, sehingga besok kita bisa laporkan ke Banggar dengan lebih tepat,” kata Eri.
1.487 Warga Masih Butuh Jamban
Selain persoalan anggaran, Komisi C juga mempertanyakan alokasi pembangunan jamban yang mencapai sekitar Rp13 miliar.
Aning mengungkapkan, meski Surabaya telah dinyatakan 100 persen Open Defecation Free (ODF), hasil pendataan terbaru masih menemukan sebanyak 1.487 warga yang membutuhkan jamban.
“Setelah di-DTSEN disurvei ternyata ada 1.487 yang masih butuh jamban sehingga dianggarkanlah Rp13 miliar. Itu sudah ditutup, padahal dari teman-teman di lapangan masih banyak yang butuh jamban,” ungkapnya.
Anggota Komisi C Siti Maryam meminta kebutuhan jamban dan fasilitas sanitasi masyarakat tidak terhambat persoalan data maupun klasifikasi penerima bantuan.
Ia juga mendorong penambahan fasilitas MCK portable, terutama untuk mendukung kegiatan masyarakat maupun fasilitas umum.
“Untuk Surabaya ini sudah waktunya butuh penambahan MCK portable,” ujar Siti.
Tak hanya sanitasi, Siti juga meminta anggaran untuk kebutuhan masyarakat seperti gerobak sampah dan bak sampah tidak dipangkas.
Menurutnya, fasilitas tersebut masih dibutuhkan masyarakat di tingkat kampung, sekolah, masjid, maupun fasilitas umum lainnya.
Alat Pengolahan Sampah Rp1,5 Miliar Dipertanyakan
Sorotan lainnya diarahkan pada efektivitas program pengolahan sampah. Aning mempertanyakan penggunaan anggaran sekitar Rp1,5 miliar untuk pengadaan alat pengolahan sampah yang dinilai belum mampu mengolah sampah dalam kapasitas satu RW.
“Kalau anggaran Rp1,5 miliar itu dirupakan gerobak sampah, saya kira bisa jadi sekitar 500-an gerobak sampah. Sementara yang sangat dibutuhkan masyarakat adalah gerobak sampah,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala DLH Surabaya M. Fikser menjelaskan, pihaknya tengah menyiapkan perubahan desain gerobak sampah agar memiliki kapasitas lebih besar.
Gerobak tersebut nantinya juga diarahkan untuk mendukung pemisahan sampah organik dan anorganik.
Selain itu, DLH menyiapkan komposter serta perangkat pengolahan sampah di tingkat Tempat Penampungan Sementara (TPS).
“Ekosistem pemilahan sampah dan pengolahan sampah itu harus terjadi. Tidak putus di sebuah lomba saja, tetapi bisa berkesinambungan,” tegas Fikser.
Kebutuhan 4.155 Personel Satgas
Dalam rapat tersebut, Fikser juga memaparkan kebutuhan anggaran untuk mendukung operasional 4.155 personel Satgas DLH yang bekerja di lapangan.
Menurutnya, sebagian besar penyesuaian dalam PAK APBD-P diarahkan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai, baik ASN, non-ASN, PPPK, maupun Satgas.
“Kalau Satgas saja satu bulan Rp17 miliar. Karena ada sekitar 4.000 orang, memang besar nilainya yang harus kita siapkan,” jelasnya.
Terkait warga yang belum mendapatkan bantuan pembangunan jamban, Fikser mengatakan DLH akan mencari alternatif pembiayaan melalui pihak ketiga, CSR perusahaan, maupun Baznas.
Ia menegaskan, data 1.487 warga yang membutuhkan jamban berasal dari DTSEN dan telah diverifikasi bersama kelurahan, kecamatan, serta Dinas Kesehatan.
Pembangunan jamban tersebut ditujukan bagi warga yang memiliki rumah namun belum memiliki fasilitas jamban.
Menutup rapat, Ketua Komisi C DPRD Surabaya meminta DLH kembali menyampaikan angka anggaran yang telah disinkronkan dengan TAPD.
Data tersebut akan menjadi bahan laporan kepada Banggar sebelum pembahasan PAK APBD-P dilanjutkan.
“Pertemuan berikutnya kita akan kembali minta Pak Fikser menyampaikan yang terkini, terkait dengan sinkronisasi yang ada di Banggar,” pungkas Eri.
