Terkait Permintaan Tambah Anggaran, Baktiono : Seharusnya KPU Surabaya Bisa Menyesuaikan Kondisi

by -86 Views

SURABAYA, Wartagres.Com – Permintan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya untuk penambahan anggaran pada Pilkada atau pemilihan Walikota yang dilakukan pada 9 Desember 2020, dinilai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surabaya, Baktiono, tidak relevan.

Itu bukan tanpa sebab, menurutnya, permintaan tambahan anggaran ini dilakukan pada saat pandemi Covid-19 yang notabene anggaran tersebut seluruhnya sudah diperuntukan bagi masyarakat yang terdampak wabah pandemi. Bahkan, seluruh lembaga instansi pun ikut dipangkas untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan virus mematikan ini.

“Diantaranya memberikan bantuan berupa sembako, biaya sosial, biaya perawatan, alat pelengkap diri (APD) sampai ke rumah sakit dan klinik, bahkan untuk masyarakat yang terdampak seperti di PHK dan yang tidak kerja, itu biayanya tidak sedikit,” ungkapnya, Kamis (11/6/2020).

Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, keinginan KPU tersebut bisa dilakukan jika kedaan negara dalam kondisi ideal atau normal. Jika dalam keadaan stabil Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bisa mencapai 10 triliun lebih.

“Kalau negara dalam keadaan normal tidak masalah (tambah anggaran), tapi sekarang rata – rata, baik pendapatan APBN dan termasuk APBD kita, dari rencana anggaran seratus persen itu hanya masuk atau mendapatkan dua puluh lima persen saja per bulan,” ujarnya.

Untuk mengatasi Pilkada tahun ini, Politisi yang juga menjabat Ketua Komisi C DPRD kota Surabaya itu mengusulkan alangkah lebih baiknya pemilihan Walikota di Surabaya dilakukan dengan metode online, selain dapat meminimalisir anggaran, juga mengurangi masyarakat yang golput.

Dirinya mengatakan, KPU nantinya tidak perlu mengkhawatirkan soal data pemilih. Sebab, Pemerintah kota Surabaya sudah melakukan pendataan melalui sistem online sejak tahun 2003 saat Surabaya pertama kali melakukan Elektronik KTP (e-KTP), bahkan di data tersebut terdapat sidik jari dan foto yang tersimpan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) untuk mencegah data ganda.

“Dan juga sudah pernah dilakukan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) lima belas tahun yang lalu. Artinya, Surabaya sudah bisa melakukan sistem online. Dan jika itu bisa dilakukan maka Surabaya bisa menjadi percontohan di Indonesia,” tegasnya.

Saat ditanya, bagaimana pemilih yang sudah lansia atau mengalami difabel. Dirinya mengatakan, bisa meminta pertolongan dari pihak keluarga atau pun petugas KPU untuk memilih.

“Nanti kalau dilakukan pemilihan walikota di Surabaya secara online, selain praktis, itu juga bisa dilakukan dirumah melalui smartphone. Tetapi pemerintah juga nanti akan menyediakan alat jika ada yang tidak mempunyai handphone, satu RW cukup disediakan satu alat. Jadi ini bisa meminimalisir biaya anggaran,” imbuhnya.

Dia menjelaskan, untuk membuat kebijakan ini bisa dilakukan dengan cara melakukan survei terhadap warga atau melakukan diskusi dengan para ahli kesehatan, ahli sosial, bahkan juga ahli pandemi Covid-19.

“Kita bisa langsung menanyakan ke warga kira – kira mau melakukan pencoblosan dengan datang langsung ke TPS dengan berkerumun atau melakukan pencoblosan walikota secara online,” katanya.

Politisi yang sudah lima periode menjabat di DPRD Surabaya ini menambahkan, bahkan untuk anggaran yang seharusnya dilakukan untuk pembangunan fisik berupa jembatan, paving dan yang lainya yang di ada di setiap kelurahan ikut terpangkas.

“Dan juga untuk pembangunan stadion Gelora Bung Tomo (GBT) jelang persiapan pjala dunia U-21. Seharusnya KPU juga turut memikirkan dampak sosial yang ditimbulkan oleh Covid-19. Bagaimana caranya, yaitu dengan cara meminimalisir biaya dengan cata pemilihan Walikota dilakukan secara online,” pungkasnya. (Tur)

No More Posts Available.

No more pages to load.