SURABAYA, Wartagres.Com – Musrenbang Kecamatan Gubeng, Kamis 4 Pebruari 2021 berjalan lancar dan dinamis, dipimpin oleh Bu Camat, Linda Novanti, menghadirkan Bappeko, Lurah, LPMK, Puskesmas, perwakilan RW, beberapa OPD seperti DKRTH, Dinas PU BinaMarga, DPRKPCKTR, Dishub, Dinas Pemadam Kebakaran, DISKOMINFO dan unsur DPRD Kota Surabaya Dapil 1.
Suasana Musrenbang terasa hangat dan dinamis ketikan usulan warga dibedah berbasis OPD. Salah satu pembahasan yang agak memakan waktu lama adalah ketika membahas usulan CCTV.
“Warga saya ini tahunya usul CCTV dan sudah plus masang, kalau pemkot hanya memberikan barang, ya nanti merepotkan, namun untuk usulan lain, saya berterima kasih atas penjelasan dari masing-masing dinas tadi”, ujar bu camat ke perwakilan Bappeko yang Hadir.
Berawal dari adanya keluhan dari LPMK Kelurahan Peneleh, pak totok, bahwa di realisasi usulan CCTV sebelumnya, warga protes karena hanya barang yang didatangkan dan harus memasang sendiri. Diskominfo menjelaskan bahwa realisasi itu adalah berbasis usulan warga dan tidak menyebutkan usulan jasa pemasangan, Bappeko menyampaikan akan memberikan solusi terkait ini.
“Saya pikir perihal usulan CCTV ini tidak hanya terjadi di kecamatan Genteng, bisa jadi di kecamatan lain juga problemnya serupa, karenanya saya berharap pemkot dalam hal ini Bappeko, bisa memastikan bahwa ini dibuat PAKET saja, ada barangnya plus jasa pemasangan bahkan jasa perawatan, termasuk bagaimana solusinya jika di sebuah kampung ternyata belum ada jaringan FO nya”, papar Fatkur Rohman, anggota DPRD Komisi A.
Masih banyaknya item yang didominasi oleh usulan FISIK menjadi perhatian serius Fatkur dalam setiap pembahasan di musrenbang. Di era pandemi ini seharusnya program pemberdayaan terutama yang bisa membangkitkan iklim UMKM dan Ekonomi di kampung, baik berupa pelatihan atau pendampingan sangatlah diperlukan, namun faktanya program ini kurang muncul di usulan musrenbang kelurahan dan kecamatan. Apalagi banyak dari pemuda kampung yang menganggur akhibat PHK atau dirumahkan dari pekerjaannya.
“Inilah kenapa saya mengusulkan adanya PRA MUSRENBANG, bisa berbentuk bimtek untuk sahabat-sahabat saya di RW, agar diberikan pendampingan membuat usulan terbaik bagi kampungnya. Saya memaklumi, teman-teman cenderung mengikuti budaya usulan sebelumnya, 90% pasti FISIK, padahal usulan NON FISIK berupa Pemberdayaan warga sangatlah dibutuhkan, tidak hanya saat pandemi begini, ayolah BAPPEKO, saya usulkan ini, PRA MUSRENBANG ya’, tambah Fatkur.
Menurut Fatkur, yang juga Wakil Ketua Fraksi PKS, di PRA MUSRENBANG nanti bisa melibatkan akademisi atau mahasiswa untuk mendamping bapak/ibu ketua RW bersama warga membuat usulan-usulan yang lebih bisa menyeimbangan antara sarana prasaran dan program pemberdayaan.
“Muncul Program itu biasanya ada problem/keluhan atau ada aspirasi dan potensi, itulah salah satu Filosofi Musrenbang yaitu harus bisa menjawab problem/keluhan warga, namun ini kan dalam kacamata warga, saya mengusulkan, ada analisa awal dari kaca mata pemkot, kecamatan dan kelurahan. Bagus kalau bahan analisa itu diberikan diawal, bisa di paparkan saat PRA MUSRENBANG, ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi warga dalam membuat usulan”, jelas Fatkur.
Diskusi diakhiri dengan sebuah pemahaman bersama bahwa ini adalah masa pandemi, situasinya masih dinamis dan postur APBD juga terkena dampak. Jika memang secara plot anggaran memang ada batasan, maka semuanya harus bisa menentukan skala prioritas dan bisa memahami jika sebagian program kemungkinan akan tertunda atau bahkan di rasionalisasi.
“Kalaupun ada rasionalisasi atau pemangkasan karena pertimbangan kondisi PAD yang turun, mohon rasionalisasi itu di anggara program OPD dan sebagai wakil rakyat, saya tetap berharap, usulan warga tetap didahulukan dan mohon ada Feedback ke warga, jika terpaksa dicoret, agar warga bisa melakukan usulan perubahan saat pembahasan APBD perubahan nanti”, pungkas Fatkur. (Tur)
