SURABAYA, WARTAGRES.Com — Komisi D DPRD Kota Surabaya meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak menjadikan data desil sebagai satu-satunya acuan dalam menentukan penerima bantuan sosial (bansos).
Hal tersebut disampaikan dalam rapat Komisi D DPRD Surabaya bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait untuk mengklarifikasi persoalan penetapan desil kesejahteraan masyarakat, Rabu (2/9/2026).
Rapat tersebut dihadiri Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), serta Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, mengatakan pemanggilan dilakukan setelah pihaknya menerima berbagai keluhan masyarakat mengenai perubahan kategori desil.
Menurutnya, terdapat warga yang sebelumnya masuk dalam desil rendah, namun kini mengalami kenaikan desil meski kondisi ekonominya dinilai tidak mengalami perubahan signifikan.
“Fakta di lapangan banyak warga yang mengeluh karena mereka yang semula desilnya rendah kemudian tiba-tiba desilnya tinggi. Yang semula masuk kategori miskin dan pramiskin, desilnya menjadi tinggi. Itu yang kami coba konfirmasi di sini,” ujar Imam.
Ia mengatakan DPRD ingin mengetahui secara rinci kriteria serta metode yang digunakan BPS dalam menentukan kategori desil masyarakat.
Salah satu yang menjadi perhatian ialah penggunaan metode proximity test. Imam menilai metode tersebut perlu dikaji kembali dari sisi akurasi karena terdapat potensi margin of error dalam hasil pendataan.
Dalam rapat disebutkan bahwa secara umum survei desil memiliki margin of error sekitar 23 persen. Kondisi tersebut, menurut Imam, membuka kemungkinan hasil pemeringkatan tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi ekonomi warga yang sebenarnya.
“Bisa saja orang yang hasil surveinya BPS berada di desil 3, karena margin of error-nya lebih dari 20 persen, sesungguhnya berada di desil yang lebih bawah,” katanya.
Karena itu, DPRD mendorong adanya perbaikan untuk meningkatkan akurasi pendataan. Terlebih, sejumlah indikator kesejahteraan dinilai harus disesuaikan dengan karakteristik masyarakat dan wilayah.
Beberapa indikator yang menjadi perhatian antara lain kepemilikan aset, sumber air, hingga penggunaan listrik.
Imam menilai indikator tersebut tidak bisa digunakan secara kaku untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat tanpa melihat konteks kehidupan warga perkotaan.
Ia mencontohkan penggunaan air PDAM dan air minum dalam kemasan yang umum dilakukan masyarakat Surabaya.
“Kalau orang Surabaya semuanya pakai PDAM, apakah itu kemudian memengaruhi desil? Kalau kemudian orang Surabaya minumnya pakai air galon, itu juga harus dilihat konteksnya karena di kota besar umum menggunakan itu karena alasan higienis,” ujarnya.
Warga Harus Diberi Penjelasan
Imam juga meminta pemerintah tidak hanya menyediakan mekanisme sanggahan bagi warga yang keberatan dengan perubahan kategori desil.
Menurutnya, masyarakat harus mendapatkan penjelasan mengenai alasan desil mereka berubah. Dengan begitu, warga dapat mengetahui indikator yang menyebabkan perubahan sekaligus memperbaiki apabila terdapat data yang tidak sesuai.
“Ketika ada warga yang desilnya naik drastis atau yang masih keberatan, bukan cuma diberi pintu untuk melakukan sanggahan, tetapi harus dijelaskan kenapa desilnya naik. Biar mereka bisa memperbaiki,” tegasnya.
Ia berharap pembaruan data dilakukan secara lebih akurat sehingga berbagai program pemerintah, khususnya bansos, benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
Selain kepada BPS, DPRD meminta Pemkot Surabaya menyandingkan data desil dengan data warga miskin dan pramiskin yang selama ini masih digunakan di Surabaya.
“Desil jangan menjadi satu-satunya alat untuk menentukan warga Surabaya mendapat program bantuan sosial, mulai kesehatan, pendidikan, maupun bantuan sosial lainnya. Harus disandingkan dengan data miskin dan pramiskin yang sampai hari ini masih berlaku,” katanya.
Desil 1-5 Hampir 900 Ribu Orang
Imam menyebut jumlah masyarakat yang masuk kategori desil 1 hingga desil 5 di Surabaya hampir mencapai 900.000 orang. Sementara jumlah warga miskin dan pramiskin berada di kisaran 250.000 orang.
Menurutnya, selisih angka tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah, terutama apabila tidak diikuti dengan kebijakan intervensi yang sebanding.
“Kalau angka itu tidak linier dengan intervensi yang mendapat bantuan, malah justru yang mendapat bantuan jadi kecil, ini nanti yang dirugikan adalah warga,” ujarnya.
Ia menilai Pemkot Surabaya memiliki ruang untuk melakukan intervensi yang lebih luas kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai kemampuan anggaran daerah dan tetap memperhatikan kebijakan pemerintah pusat.
“Kalau pemerintah pusat hanya menentukan desil 1 dan 2, atau di tempat lain hanya desil 1, Surabaya dengan kekuatan anggaran yang besar kenapa kita tidak lebih bijaksana? Misalnya desil 1 sampai 5 bisa diintervensi,” katanya.
Jangan Sampai Warga Miskin Kehilangan Hak
Imam kemudian mencontohkan seorang warga yang masuk kategori desil 4, tetapi masih menghadapi persoalan ekonomi.
Warga tersebut disebut tidak memiliki ayah. Sang ibu menjadi pencari nafkah dengan berjualan nasi untuk menghidupi tiga anak.
Anak pertama telah lulus SMA namun belum bekerja. Sementara anak lainnya masih bersekolah di salah satu SMK negeri di Surabaya.
Kondisi ekonomi keluarga tersebut membuat mereka belum mampu membeli seragam sekolah baru. Bahkan, siswa tersebut disebut masih menggunakan seragam SMP ketika bersekolah di jenjang SMK.
“Bayangkan, dia masih sekolah di SMKN, tetapi seragamnya masih menggunakan seragam SMP. Menurut saya ini sesuatu yang harus menjadi keprihatinan kita bersama,” tutur Imam.
Ia menegaskan, persoalan desil jangan sampai membuat warga yang secara nyata masih membutuhkan bantuan justru kehilangan hak untuk memperoleh intervensi pemerintah.
“Jangan sampai masalah desil kemudian membuat hak-hak warga yang seharusnya dibantu oleh negara menjadi hilang,” pungkasnya.
